BOGOR, CEKLISSATU - Bidang Hukum dan Advokasi pada Lembaga Lembaga Pemerhati Kebijakan Pemerintah (LPKP) Bogor, Wandi S.H ikut buka suara soal sikap Direktur Utama (Dirut) Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor, Rino Indira Gusniawan yang dinilai tidak netral lantaran terlibat kegiatan politik beberapa waktu lalu.
Menurutnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor seharusnya bisa memberikan sanksi tegas agar mampu menjadikan efek jera kepada yang bersangkutan maupun direksi atau pejabat lainnya.
"Sanksi tegas ini tidak hanya teguran, tetapi bisa sampai pemberhentian terhadap posisi jabatan direksi tersebut sesuai aturan yang berlaku," ucapnya kepada Ceklissatu.com pada Rabu, 15 Mei 2024.
Baca Juga : Tren Pernikahan di Indonesia Menurun, Ini Kata Pakar Keluarga IPB University
Sementara itu, belum lama ini Penjabat (Pj) Wali Kota Bogor, Hery Antasari mengaku bahwa Dirut Perumda Tirta Pakuan Kota Bogor, Rino India Gusniawan sudah diberi teguran terkait keterlibatannya dalam kegiatan politik.
"Dirut PDAM sudah saya tegur meskipun belum masuk ke tahapan Pilkada dan kalau memang terbukti kepada pihak-pihak yang sekiranya merasa dirugikan silahkan melaporkan ke Bawaslu," ucapnya kepada Ceklissatu.com pada Senin, 13 Mei 2024.
Disinggung apakah 'Bos PDAM' itu akan diberikan sanksi sesuai kode etik kedisiplinan sebagai aparatur daerah lantaran diduga tidak menunjukan netralitasnya, Hery Antasari menyebut bahwa hal itu masih didalami.
"Kalau sanksi kan perlu ada tahapan, ada regulasinya, harus masuk ke tahapan pemilu dan lain sebagainya. Nah itu nanti kita dalami kembali," tegasnya.
Terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bogor, Syarifah Sopiah enggan memberikan tanggapan terkait keterlibatan dirut Perumda Tirta Pakuan tersebut.
"Ikut kebijakan pak pj walikota," singkatnya kepada Ceklissatu.com pada Selasa, 14 Mei 2024.
Disinggung apakah secara aturan Bos PDAM itu melanggar kode etik kedisplinan sebagai aparatur daerah karena terlibat kegiatan politik yang dinilai memiliki kepentingan tertentu, Syarifah Sopiah tidak menanggapi.
Namun, Syarifah mengaku bahwa untuk hal ini Dewan Pengawas (Dewas) Perumda Tirta Pakuan sudah menegur secara etik agar dirut juga para direksi serta sekuruh staff BUMD agar netral demi menjaga kondusifitas sampai pelaksanakan Pilkada.
Comment