Sri Mulyani: Belanja Negara Berkualitas, Tingkatkan Ketahanan Fiskal

JAKARTA, CEKLISSATU - Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani mengatakan, belanja negara yang berkualitas merupakan bentuk kehadiran negara melalui dukungan APBN untuk penguatan ekonomi sekaligus meningkatkan ketahanan fiskal.

Sri Mulyani mengungkapkan, bahwa pada kuartal pertama tahun 2024, pemerintah pusat telah membelanjakan anggaran sebesar Rp 427,6 triliun atau 17,3 persen dari target APBN. 

Angka ini menunjukkan kenaikan yang signifikan sebesar 23,1 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. 

Menurut Sri Mulyani, kenaikan ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk aktivitas penyelenggaraan Pemilu.

Baca Juga : Penerimaan Pajak Hingga Akhir Juli 2023 Tumbuh 64% dari Target APBN, Sri Mulyani: Harga Komoditas Mengalami Normalisasi

“(Selain itu) Kemudian juga ada beberapa bantuan sembako pangan. Dan kalau kita lihat realisasi subsidi juga cukup besar mempengaruhi dari sisi belanja non Kementerian/Lembaga (K/L) kita,” ungkapnya pada konferensi APBN Kita edisi April 2024 hari ini, di Kantor Kementerian Keuangan, Jumat 26 April 2024.

Hingga akhir Maret, lanjut Sri Mulyani, belanja K/L telah mencapai 20,4 persen dari pagu yang telah ditetapkan yaitu Rp 222,2 triliun. 

Dimana terjadi peningkatan signifikan pada komponen belanja pegawai sebesar 42,8 persen dibanding periode yang sama dari tahun sebelumya.

“Utamanya dikarenakan kenaikan gaji pegawai dan pensiunan, serta pemberian penuh 100 persen tukin pada THR,” jelas dia. 

Selain belanja pegawai, dia juga menyebut terdapat kenaikan pada belanja barang hingga mencapai Rp 80,6 triliun atau 38,9 persen, disebabkan belanja operasional terkait Pemilu.  

Sementara, belanja modal dan bantuan sosial juga dikatakan Menkeu menunjukan kenaikan yang cukup impresif dibandingkan tahun sebelumnya.

“Untuk belanja bansos yang mencapai Rp43,3 triliun, ada kenaikan dari tahun lalu yang base nya rendah yaitu Rp 35,9 triliun,” ucapnya. 

Sementara, selain belanja K/L juga terdapat belanja non K/L yang realisasinya sudah mencapai Rp 205,4 triliun atau setara 14,9 persen dari pagu. 

Sri Mulyani juga menyebut, pemberian subsidi dan kenaikan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) menjadi penyumbang terbesar dalam realisasi belanja tersebut. 

“Debitur KUR jumlah orangnya meningkat 937,4 (ribu) dan itu cukup baik karena memang kita berharap akan lebih banyak dan lebih merata, jadi naiknya 88,6 persen,” imbuhnya.