BOGOR, CEKLISSATU - Bangsa dan negara Indonesia akhir-akhir ini sedang menghadapi tantangan yang mengancam kesatuan dan persatuan bangsa, serta keberlanjutan pembangunan dalam mewujudkan kemakmuran dan keadilan. Ada indikasi kuat bahwa tata kelola pemerintahan tdak berjalan dengan baik yang ditunjukkan oleh praktik penyimpangan sistem demokrasi.

Pro Dr.Ir Hariadi Kartodiharjo Forum Keluarga Besar IPB mengatakan, Institut Pertanian Bogor (IPB) menjunjung tinggi prinsip-prinsip kejujuran, obyektivitas, pemeliharaan keserasian, dan keberlanjutan kehidupan di muka bumi, keberpihakan terhadap kepentingan bangsa, dan senantiasa berorientasi ke arah masa depan yang lebih maju dan lebih berkeadilan. IPB sebagai Kampus Rakyat menjunjung tinggi aspirasi rakyat dengan berpedoman pada Sila keempat Pancasila "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan". IPB adalah oase peradaban tempat pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan di bidang pertanian dalam arti luas, dan penguatan etika dan penegakan kebenaran.

Baca Juga : Demokrasi Harus Tetap Terlindung, Sivitas Akademika Turun Gunung


Memperhatikan situasi nasional saat ini dan komitmen serta perjuangan IPB, yang
menjadi bagian dari kesadaran, keprihatinan, dan gerakan kolektif, maka Keluarga Besar IPB
menyampaikan seruan untuk praktik demokrasi yang bermartabat:
1. Kepemimpinan dan pemerintahan Indonesia harus dikembalikan pada semangat sila keempat Pancasila. Sistem mokrasi harus dijalankan untuk kepentingan rakyat bukan untuk kepentingan individu, kelompok dan penguasa;
2. Kepemimpinan nasional wajib dipilih melalui proses demokrasi yang bebas, jujur, dan adil untuk memperoleh legitimasi kuat dari rakyat, serta dapat mewujudkan tata kelola prmerintahan dengan check and balance antara pemerintah dan DPR/DPD yang baik.
3. Pemimpin nasional harus menjunjung tinggi etika dan moral yang sejalan dengan
sumpah jabatan sehingga kepercayaan masyarakat dapat terjaga dan menjadi teladan bagi rakyat.
4. Peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya harus dikembalikan pada
amanat rakyat dan akal sehat. Untuk itu, pejabat pemerintah dan aparatur negara,
terutama penegak hukum, harus menjaga profesionalitas dan netralitas antara lain
dalam penyelenggaraan pemilu;
5. Sikap dan suara kritis sivitas akademika dan setiap warga negara harus dilindungi dan dapat diekspresikan tanpa rasa takut untuk mewujudkan demokrasi yang
bermartabat.


Demikian "Seruan dari Bogor" ini kami sampaikan kepada semua pihak demi keutuhan dan keadaban bangsa. Keluarga besar IPB menginginkan dan mendorong proses suksesi kepemimpinan nasional melalui pemilu yang berlangsung tertib, aman dan damai.


Keluarga besar IPB akan terus semangat mengabdi dan bekerja keras untuk kejayaan
negeri ini. Semoga upaya kita mendapat rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa.