BOGOR, CEKLISSATU - Pj. Bupati Bogor Asmawa Tosepu damping Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto dan Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin saat lakukan pembukaan loket pelayanan ATR/BPN di Kantor Pertanahan Cibinong Kabupaten Bogor, Jumat (19/1/24).

 
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto mengungkapkan bahwa, pembukaan loket pelayanan ATR BPN ini untuk menghadirkan layanan pertanahan yang optimal kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Terlebih Hadi menambahkan, Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor melayani 33 kecamatan yang setiap tahunnya melayani 120 ribu lembar yang harus ditangani.
 
“Dengan cakupan layanan yang begitu luas wajar apabila Kantah Kabupaten Bogor meningkatkan performa layanannya, dengan loket yang benar-benar representatif bagi masyarakat,” terang Menteri ATR/BPN.

Baca Juga : KPU Kabupaten Bogor Catat 18 Ribu Pemilih Tambahan
 
Menurut Menteri ATR/BPN, bahwa Kantah Kabupaten Bogor juga memberikan kontribusi PAD berupa BPHTB, BPH, ini tentunya memberikan warna kepada Pemkab Bogor.
 
“Termasuk Kabupaten Bogor ini memberikan kontribusi yang sangat baik kepada Pemda paling tidak berdasarkan data menyumbangkan sedikitnya Rp17 triliun dalam hal penambahan nilai ekonomi dari hak tanggungan masyarakat Kabupaten Bogor,” katanya.
 
Ia menjelaskan, ada tujuh layanan yang dilaksanakan oleh Kantah Kabupaten Bogor yang tentunya sangat prioritas untuk masyarakat agar masyarakat diberikan kemudahan, kelancaran kenyamanan untuk melayani masyarakat diantaranya adalah pendaftaran SK akan dilayani dengan cepat peralihan perubahan SKPT kemudian hak tanggungan, proyal dan pengecekan.
 
“Tujuh layanan sangat dibutuhkan masyarakat, untuk itulah sebabnya kami memberikan tempat tentunya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat,” tegas Hadi Tjahjanto.
 
Perlu diketahui bahwa Pemerintah Kabupaten Bogor juga melaksanakan program strategi nasional yakni sertifikasi tanah untuk rakyat, tugas yang harus diselesaikan adalah banyak 1,4 juta bidang. Saat ini sudah dapat terselesaikan sebanyak 1,1 juta bidang.
 
“Saya harap tahun ini selesai, dengan kerja keras dan dukungan dari Pemerintah Daerah aparat penegak hukum, Kajari, Kapolres dandim dan forkopimda tujuan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat bisa tercapai,” imbuhnya.