Terakhir ia menjelaskan jika fenomena penulisan ulang sejarah tersebut selaras dengan teori Foucault antara kekuasaan dengan pengetahuan.

Di dalam teorinya, Foucault menyebutkan bahwa kekuasaan bisa mengatur pengetahuan.

Baca Juga: Pameran Benda Pusaka di Cibinong City Mall

“Siapa yang berkuasa bisa menentukan pengetahuan termasuk bisa menentukan sejarah,” tutur Rahmawati. 

Ia berpendapat, bahwa penulisan ulang sejarah Indonesia lebih baik tidak perlu dilakukan, karena berisiko mempengaruhi pandangan masyarakat terhadap pemerintah dan perlu juga diadakannya komunikasi yang baik dari pemerintah kepada masyarakat Indonesia.