JAKARTA, CEKLISSATU – Pembentukan panitia khusus atau pansus hak angket pengawasan haji akhirnya disahkan oleh DPR, Selasa 9 Juli 2024.

Penetapan pembentukan pansus hak angket pengawasan haji itu disahkan dalam sidang paripurna ke-21 masa persidangan V,  Selasa 9 Juli 2024.

Pansus  hak angket pengawasan haji itu disahkan usai anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina membacakan pertimbangan alasan dibentuknya pansus.

Baca Juga : Rapat Paripurna DPR RI Bahas Usulan Hak Angket Pansus Haji, Segini Anggota yang Hadir

Ada 35 anggota DPR dari lebih dua fraksi yang menandatangani pembentukan pansus itu.

Dasar pembentukan pansus hak angket pengawasan haji, kata Selly, karena adanya indikasi penyalahgunaan kuota haji tambahan oleh pemerintah.

Selly mengatakan, ada ketidaksesuain dalam penetapan dan pembagian kuota haji tambahan, seperti yang tertuang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, terutama pada Pasal 64 ayat 2.

Baca Juga : 93.614 Jemaah Haji dalam 238 Kloter Sudah Pulang ke Tanah Air, Proses Gelombang II Mulai Bertahap

“Disebutkan bahwa, berdasarkan pasal tersebut, maka kuota haji khusus ditetapkan sebesar 8 persen dari kuota haji Indonesia,” kata Selly.

“Dimana hal itu tidak sesuai, artinya Keputusan Menteri Agama Nomor Tahun 2024 bertentangan dengan Undang-Undang dan tidak sesuai hasil kesimpulan rapat panja antara Komisi VIII dengan Menteri Agama terkait penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH),” tambah Selly.

Selain itu juga, kata Selly, adanya permasalaahan dalam layanan haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina yang masih tidak sempurna. Misalnya terkait pemondokan, katering, dan transportasi.

Baca Juga : Alhamdulillah, 440 Jemaah Haji Asal Kota Bogor Tiba di Tanah Air

“Semua permasalahan tersebut menjadi bukti bahwa Pemerintah Indonesia, dalam hal ini Kementerian Agama, belum maksimal dalam melindungi WNI atau jemaah haji Indonesia di tanah suci,” kata Selly.