JAKARTA, CEKLISSATU - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan terus berupaya memperkuat kolaborasi dalam menyukseskan program perlindungan pekerja khususnya bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) seperti di lingkungan Kementerian Kesehatan.
Melalui Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Farmalkes) Kemenkes RI, BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan sertifikat kepesertaan bagi PPNPN dan diterima Sekretaris Direktorat Jenderal Farmalkes, Heri Radison, SKM, MKM, QGIA.
Adapun penyerahan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Sekdijen Farmalkes Lantai 8A, Kemenkes RI pada Jumat, 22 Maret 2024.
Wakil Kepala Kantor Wilayah DKI Jakarta Bidang Kepesertaan, Muhyiddin DJ didampingi Kepala Kantor Cabang Plaza BP Jamsostek, Suhuri mengatakan bahwa program BPJS Ketenagakerjaan ini adalah proses tindak lanjut dari instruksi pemerintah pada tahun 2021 mengenai perlindungan bagi seluruh ekosistem di kementerian dan lembaga.
"Jadi kita tindak lanjuti instruksi presiden tahun 2021 tentang perlindungan bagi seluruh ekosistem di kementerian lembaga, ini juga dituangkan dalam surat dari Kemenhub untuk perlindungan seluruh PPNPN. Sejauh ini angkanya sudah 80-90 persen dari seluruh mitra lembaga yang sudah terdaftar," ucapnya
Muhyiddin menyebut bahwa target program BPJS Ketenagakerjaan yakni penguatan kolaborasi untuk melindungi PPNPN yang selanjutnya akan dilanjutkan dengan melindungi ekosistem lembaga kementerian lainnya.
Tentunya, masih kata Muhyidin, program jaminan sosial ini perlu kerjasama serta kolaborasi dengan berbagai stakeholder dari pemerintahan lembaga, pemerintahan provinsi dan perusahaan-perusahaan swasta yang bertujuan agar perlindungan bagi para tenaga kerja melalui program ini dapat tercapai.
Muhyiddin menilai bahwa potensi perlindungan untuk PPNPN dari program BPJS Ketenagakerjaan ini dirasa akan sangat besar dikarenakan jumlah tenaga kerja yang mendaftar sudah hampir mencapai target, misal di wilayah Jakarta sudah mencapai 8,2 juta peserta.
"Potensinya sangat besar, kita di Jakarta tahun ini target harus memenuhi 8,2 juta orang dan kita masih ada gap sekitar 1,4 – 1,6 juta orang," jelasnya.
Muhyiddin berharap program BPJS Ketenagakerjaan dapat merata di Indonesia sampai tidak ada lagi tenaga kerja di Indonesia yang tidak menikmati manfaat program jaminan sosial ini.
"Harapan kami, kami diberi ruang yang cukup untuk memberi informasi soal manfaat jaminan sosial di seluruh masyarakat Indonesia maupun di Jakarta agar masyarakat lebih paham, lebih mengerti dan bisa menikmati fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah, sehingga pada akhirnya orang yang bekerja di Indonesia bisa terlindungi dan dilindungi dengan haknya," katanya.
Comment