JAKARTA, CEKLISSATU – Dua tokoh menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (18/4/2024). Mereka adalah Menteri Luar Negeri (Menlu) China, Wang Yi dan Mantan Perdana Menteri Inggris, Tony Blair.

Menlu Wang Yi dikabarkan tiba di Istana Negara pada pukul 09.23 WIB, dan sempat melambaikan tangan sebelum masuk istana. Ia didampingi Menlu RI Retno Marsudi yang sudah tiba terlebih dulu.

Wang Yi sebelumnya bertemu Retno Marsudi di kantor Kemenlu, membahas sejumlah isu. Di antaranya stabilitas kawasan hingga hilirisasi.

Retno mengatakan China adalah salah satu mitra dagang penting Indonesia dengan volume perdagangan mencapai lebih dari USD 127 miliar. 

Baca Juga : Soal Rumah Dinas Menteri yang Dibangun di IKN, Menteri Basuki Hadimuljono Bilang Begini

Menurutnya China juga merupakan salah satu investor asing terbesar dengan nilai investasi lebih dari USD 7,4 miliar tahun lalu.

"Investasi akan terus diperkuat antara lain di bidang hilirisasi, industri, pembangunan infrastruktur, manufaktur, transisi energi, serta ketahanan pangan," ungkapnya, seperti dikutip pada Kamis (18/4/2024). 

"Pembahasan kerja sama ekonomi secara lebih detail akan dibahas dalam pertemuan cooperation mechanism atau HDC," tambahnya.

Selain itu lanjut Retno, ia juga mengajak untuk melakukan kerja sama di bidang pencegahan agar korban tidak terus berjatuhan. 

"Kita juga membahas beberapa isu kawasan dunia dan Indonesia. Mereka kembali komitmennya menjaga stabilitas dan perdamaian di Indo-Pasifik dan perdamaian Indo-Pasifik hanya akan terwujud jika semua pihak hormati hukum internasional," ujarnya.

Terpisah, Mantan PM Inggris, Tony Blair menemui Presiden Jokowi di Istana Negara pada pukul 09.55 WIB.

Diketahui, Tony Blair sudah beberapa kali bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana. Blair kini merupakan Dewan Penasihat untuk proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Jokowi beberapa waktu lalu meminta Blair untuk mempromosikan IKN ke dunia.

Blair pun mengusulkan promosi ke beberapa negara lain seperti pemerintah Persatuan Emirat Arab (PEA) dan Republik Rakyat Tiongkok (RRT), serta sejumlah perusahaan asing di kawasan Asia untuk berinvestasi di IKN.