KABUPATEN BOGOR, CEKLISSATU.COM -- Sejumlah pengamat politik melakukan diskusi yang mengusung tema Kita Tolak Pilkada Tak Langsung, digelar di Vinus Empowerment Space (VES), Desa Cemplang Kecamatan Cibungbulang, Kabupaten Bogor.

Founder SMRC, Saiful Mujani menyebutkan, mereka yang selalu ingin melakukan perubahan terhadap Pilkada langsung menjadi Pilkada tidak langsung beralasan terkait efisiensi anggaran. Dinilai Pilkada langsung itu mahal, sumber korupsi, dan sumber perpecahan dalam masyarakat.

"Argumen itu tidak punya dasar empiris, tidak punya dasar konkret dalam kenyataannya. Jika disebut mahal itu tadi tentu saja disebut variable sangat tergantung," ungkap Saiful Mujani.

Baca Juga: Dosen FISIP Unida Bantu Fasilitasi Pengembangan dan Pemetaan Potensi Usaha di Desa Bojongrangkas Kecamatan Ciampea

Saiful Mujani mengatakan, dalam sejarah demokrasi di dunia, variable biaya itu tidak dihitung, bahkan tidak pernah menjadi isu yang inti.

"Jika pun itu jadi masalah, tapi bukan selalu yang inti. Karena yang inti itu, apakah pemerintah bisa sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat atau tidak? itu pertanyaannya, bukan soal mahal atau tidak," tegas Saiful Mujani.

"Di kita terbukti mahalnya Pilkada itu, karena melanggar hukum. Jika mau fair, semua hasil Pemilu di Pilkada tidak sah sebenarnya, tapi ya sudah. Tapi jangan juga dibubarkan, jika dibubarkan hancur semua," bebernya.

Baca Juga: Pasis Sesko TNI Diperkuat Ilmu Geopolitik hingga Dukungan Program MBG Lewat Batalyon Teritorial

Saiful Mujani menegaskan bahwa persoalan Pilkada memang seriusnya harus membenahi masalah hukum.

"Bukan soal ini Pilkadanya langsung atau tidak langsung. Yang tidak langsung pun ada hukumnya, sama. Jika tidak ditegakkan ujungnya akan sama juga," jelasnya.