BOGOR, CEKLISSATU - Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Universitas Pakuan mengadakan sebuah Forum Group Discussion (FGD) yang bertajuk "Antisipasi Politik Identitas dan Pemanfaatan Rumah Ibadah untuk Kegiatan Politik Praktis."
Acara tersebut dihadiri oleh puluhan mahasiswa yang hadir untuk berdiskusi mengenai isu-isu penting dalam politik identitas dan penggunaan rumah ibadah dalam konteks politik.
Turut hadir sebagai narasumber Dede Juhendi selaku komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bogor, dan Kang Hasbullah selaku Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Mereka memberikan pandangan dan wawasan mengenai isu-isu yang diangkat dalam FGD ini.
Baca Juga : Hari Ini Sidang Putusan Batas Usia Capres-Cawapres, 1.992 Personel Gabungan TNI-Polri Disiagakan
Tujuan utama dari FGD ini adalah untuk mencegah praktik politik identitas yang berpotensi memicu perpecahan di antara sesama warga negara Indonesia. Selain itu, FGD juga bertujuan untuk mencegah pemanfaatan rumah ibadah untuk kegiatan politik praktis, mengingat Indonesia adalah negara dengan keragaman etnis, budaya, dan agama yang menjadi salah satu aset berharga.
Ketua Umum HMI, Hilmy Muzafar mengatakan bahwa keberagaman yang dimiliki Indonesia menjadi suatu kebanggaan sekaligus menjadi potensi perpecahan antar sesama.
"Oleh karena itu, ikhtiar dalam menjaga keutuhan dan kerukunan antar sesama harus dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya melalui FGD ini," ucapnya.
Dalam konteks pemanfaatan rumah ibadah, Dede Juhendi selaku narasumber menjelaskan bahwa kampanye di rumah ibadah tidak diperbolehkan, kecuali si calon tidak menggunakan atribut kampanye termasuk visi misi serta program.
Senada, Kang Hasbullah selaku pemateri kedua dan Ketua FKUB menuturkan bahwa upaya FKUB dalam mengantisipasi kampanye di rumah ibadah. "FKUB berupaya agar rumah ibadah tidak dijadikan tempat kampanye dengan membuat pelatihan/penyuluhan kepada masyarakat. Kami juga telah membuat ToR untuk tim yang akan melibatkan tokoh agama dalam memerangi hoaks yang dapat memicu politik identitas," jelasnya.
Sementara itu, setelah para pemateri menyampaikan pandangan mereka, dilanjutkan dengan sesi tanya jawab antara peserta dan narasumber. Beberapa peserta FGD menyampaikan keresahan dan kekhawatiran mereka terkait Pemilu 2024.
Salah satu peserta, Ruslan berharap melalui kegiatan-kegiatan diskusi semacam ini, pemilu 2024 dapat berjalan dengan sehat dan tidak menimbulkan perpecahan antar sesama bangsa, terutama yang mengatasnamakan agama.
"Acara FGD ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam mengatasi isu-isu politik identitas dan menjaga kerukunan di Indonesia," katanya.
Comment