JAKARTA, CEKLISSATU.COM - Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) DKI Jakarta mantapkan strategi keselamatan kerja di semua sektor usaha guna wujudkan budaya kerja aman dan zero accident.

Untuk itu, melalui UPT Pusat Higiene Perusahaan Keselamatan kerja dan Kesehatan Kerja (Hiperkes dan KK) mengadakan FGD bertema ‘Sinergi Kebijakan Pemerintah dan Perusahaan untuk Menciptakan Lingkungan Kerja yang Selamat dan Sehat’, Kamis (30/10/2025).

Kegiatan tersebut menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah dan dunia usaha dalam menguatkan upaya penerapan K3 secara menyeluruh di lingkungan kerja, terutama di wilayah DKI Jakarta sebagai pusat kegiatan ekonomi nasional.

Baca Juga: Check Point Peralatan K3 Yantek, Pastikan Pelanggan Aman dan Nyaman Selama Ramadan

Kepala Disnakertransgi DKI Jakarta, Syaripudin menekankan pentingnya keselamatan kerja dan kesehatan kerja sebagai pilar utama pembangunan ketenagakerjaan yang berkelanjutan.

“Dalam konteks Provinsi DKI Jakarta, yang merupakan pusat kegiatan ekonomi nasional, isu K3 memiliki posisi yang sangat strategis,” ujar Syaripudin, di Kantor UPT Pusat Hiperkes dan KK, Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Syaripudin menyampaikan, data Kementerian Ketenagakerjaan bahwa pada tahun 2024 terdapat lebih dari 462.000 kasus kecelakaan kerja di Indonesia. 

Baca Juga: Sidak Proyek Taman Lapangan Genteng, Komisi III DPRD Kota Bogor Temukan Kejanggalan Standar K3 dan Urutan Pekerjaan

DKI Jakarta menempati posisi yang cukup tinggi dengan 23.399 kasus tercatat melalui BPJS Ketenagakerjaan. Jika dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja formal di Jakarta sekitar 3,19 juta orang, maka rasio kecelakaan kerja mencapai 733 kasus per 100.000 pekerja per tahun.

Ia menjelaskan, angka tersebut menunjukkan masih besarnya pekerjaan yang harus dilakukan bersama dalam peningkatan kepatuhan penerapan K3, pengawasan tempat kerja, hingga perbaikan budaya kerja yang aman dan sehat.

"Diharapkan FGD tidak hanya menjadi ruang diskusi, namun juga menghasilkan langkah konkret dalam memperkuat sinergi kebijakan dan kolaborasi lintas sektor untuk meningkatkaan keselamatan kerja," katanya.

Baca Juga: OTT Wakil Menteri Ketenagakerjaan: Menkes Budi Gunadi Soroti Pentingnya Integritas

Pada kesempatan itu, Syaripudin juga memaparkan lima fokus penguatan K3 yang perlu menjadi perhatian bersama, yaitu, penguatan implementasi K3 di semua sektor usaha, terutama konstruksi, transportasi, logistik, dan pelayanan publik. Kemudian, integrasi kebijakan pemerintah daerah dengan program pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja di perusahaan.

Selanjutnya, pemanfaatan teknologi digital untuk pelaporan, pemantauan, dan edukasi K3; peningkatan kapasitas SDM K3 di pemerintah, dunia usaha, dan pekerja, serta pengembangan ekosistem kolaboratif antara Pemprov DKI Jakarta, lembaga pendidikan, asosiasi profesi, dan industri.