JAKARTA, CEKLISSATU -- Pada Senin (10/6/2024), Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto hadir memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyeret nama Harun Masiku.
Terkait hal itu, Penasihat Hukum Hasto Kristiyanto yang juga politikus PDIP, Ronny Talapessy menyebutkan, persoalan tersebut sering kali dinaikan saat tahun politik.
"Kita mempunyai grafik sekjen menyampaikan kritik pada hasil pilpres kemarin, isu ini selalu dinaikin," ungkapnya kepada wartawan di Gedung KPK, Senin (10/6/2024).
Kemudian Ronny menunjukkan grafik saat isu yang menyeret nama Hasto muncul ke publik.
Baca Juga : PDIP Gelar Rakernas, Hasto: Bahas Persiapan Pilkada Serentak, hingga Sikap Politik Partai
"Kita liat bulan april pendaftaran pengumuman, kemudian September ini ketika ada di Museum Fatahilah, Oktober ketika ada putusan MK. Kemudian ada pendaftaran saudara Gibran. Kemudian November ketika ada namanya dugaan kriminalisasi terhadap Mas Butet, Mas Aiman dan beberapa aktivis," terang Ronny.
"Desember ketika masa kampanye. Kemudian Januari ketika kita menyampaikan adanya abuse of power dugaan mobilisasi aparat, TSM. Kemudian Maret dan April ini sangat tinggi isu ini mulai naik, dinaikkan," ujarnya.
Selain itu lanjut Ronny bahwa Hasto dipanggil oleh aparat lembaga penegak hukum secara berturut-turut.
"Minggu kemarin dari kepolisian, kemudian dihari yang sama ketika kita selesai melakukan klarifikasi di Kepolisian, kemudian sorenya ada pengumuman bahwa Sekjen PDIP akan dipanggil di KPK," tegasnya.
Diketahui, Sekjen DPP PDIP, Hasto Kristiyanto diperiksa KPK dalam kapasitasnya sebagai saksi terkait kasus yang menjerat buronan Harun Masiku.
"Saya diundang dalam kaitannya sebagai saksi atas persoalan yang berkaitan dengan saudara harun masiku," ucap Hasto, Senin (10/6/2024).
Comment