BOGOR, CEKLISSATU- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor telah menyetujui kelanjutan proyek penataan kawasan wisata Puncak hingga 2025. Keputusan ini dicapai dalam Rapat Koordinasi Program Kegiatan 2024-2025 yang digelar di Gedung Serbaguna DPRD Kabupaten Bogor, dengan tujuan menciptakan kawasan Puncak yang lebih asri dan tertata.
Ketua DPRD Kabupaten Bogor, Rudy Susmanto, memuji langkah-langkah tegas yang diambil oleh Penjabat (Pj) Bupati Bogor, Asmawa Tosepu, khususnya dalam penertiban pedagang kaki lima (PKL). Rudy menegaskan bahwa DPRD berkomitmen untuk melanjutkan upaya penataan tersebut dengan fokus pada pembangunan infrastruktur yang diperlukan.
"Pj Bupati telah memberikan landasan yang kuat bagi kepala daerah mendatang dengan menertibkan PKL. Kami akan melanjutkan penataan kawasan Puncak ini agar masyarakat dapat menikmati infrastruktur yang lebih baik," ujar Rudy pada Selasa, 2 Juli 2024.
Baca Juga : Kejar Target Percepatan Pembangunan, Sekda Jabar: Jadikan Jabar Provinsi Termaju di 2025
Menurut Rudy, peningkatan infrastruktur di kawasan Puncak akan menjadi salah satu prioritas utama dalam program kegiatan 2024-2025. Selain itu, DPRD juga akan memperhatikan kondisi infrastruktur di seluruh Kabupaten Bogor dan mengimbau para aparatur sipil negara (ASN) untuk fokus pada kebutuhan masyarakat.
"Kami memiliki semangat yang sama untuk memastikan tidak ada lagi keluhan tentang jalan rusak. Kami meminta jajaran ASN di Kabupaten Bogor untuk lebih memperhatikan kebutuhan masyarakat," tegas Rudy.
Pj Bupati Bogor, Asmawa Tosepu, yang turut hadir dalam rakor tersebut, menekankan bahwa hasil rapat ini akan diimplementasikan oleh kepala daerah yang definitif pada tahun 2025.
"Semua kebutuhan yang telah dibahas akan dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 dan akan dilaksanakan oleh kepala daerah yang akan datang," ujar Asmawa.
Asmawa juga menegaskan bahwa Kabupaten Bogor, yang merupakan bagian dari kawasan aglomerasi Jabodetabekjur, berkomitmen untuk menyelaraskan pembangunan daerah dengan pusat, termasuk di sektor pendidikan, kesehatan, dan peningkatan sumber daya manusia (SDM) serta ekonomi.
"Momentum ini penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal infrastruktur, SDM, dan ekonomi," tandas Asmawa.
Comment