KABUPATEN BOGOR, CEKLISSATU.COM -- Sejumlah kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati hingga wali kota, terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu terakhir.

Terkait hal itu Ketua LSM Peduli Rakyat Bogor (PRB), Johan Pakpahan mengaku, prihatin atas maraknya praktik korupsi yang melibatkan oknum pejabat publik di sejumlah daerah.

"Kondisi ini sangat miris dan memprihatinkan. Fenomena korupsi yang dilakukan oknum pejabat publik seolah tidak ada habisnya,” ungkap Johan Pakpahan kepada ceklissatu.com, Rabu (21/1/2026).

Baca Juga: Cegah KKN, Pemkab Bogor Serahkan Pengawasan Proyek ke KPK, Rudy Susmanto: Ini Bentuk Transparansi Pemerintah

Johan Pakpahan menilai, perilaku koruptif tersebut tidak terlepas dari penegakan hukum yang dinilai masih relatif ringan, sehingga tidak menimbulkan efek jera bagi para pelaku.

"Ringannya hukuman membuat koruptor tidak takut. Akibatnya, praktik korupsi terus berulang,” tandasnya.

Johan Pakpahan berharap KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian dapat memberikan hukuman yang setimpal kepada pelaku korupsi, termasuk perampasan aset hasil kejahatan. 

Baca Juga: KPK Tetapkan Status Tersangka Kepada Bupati Sudewo Atas Kasus Pemerasan, Dilakukan Penahanan Selama 20 Hari

Selain itu lanjutnya, hukuman berat hingga pidana seumur hidup maupun hukuman mati perlu dipertimbangkan demi memberikan efek jera.

"Jika hukuman berat benar-benar diterapkan, saya yakin para koruptor akan berpikir seribu kali untuk melakukan kejahatan tersebut,” jelas Johan Pakpahan.