BOGOR, CEKLISSATU.COM – Pemerintah Kabupaten Bogor secara resmi meminta pendampingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam pelaksanaan sejumlah program dan proyek strategis daerah. 

Bupati Bogor, Rudy Susmanto mengatakan, pendampingan KPK tersebut diminta untuk memastikan seluruh program strategis berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Ada beberapa program strategis pemerintah Kabupaten Bogor yang kami meminta secara langsung untuk mendapatkan pendampingan resmi dari KPK,” ujar Rudy, Selasa (20/1/26).

Baca Juga: Bupati Pati Sempat Heboh Keluarkan Kebijakan Kenaikan PBB-P2 dan Didemo Warga, Kini Terkena OTT KPK

Ia menegaskan, langkah tersebut merespons banyaknya aduan dan pemberitaan terkait dugaan penyimpangan di sejumlah sektor pembangunan.

Menurutnya, ini juga bentuk komitmen Pemkab Bogor dalam memerangi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Lebih lanjut, Rudy memaparkan, sejumlah program yang akan berada dalam pengawasan KPK, di antaranya pembebasan lahan, pembangunan jalan kusus angkutan tambang dan barang, serta proyek Jalan Ranca Bungur–Leuwiliang.

Baca Juga: Usai Terjaring OTT KPK, Wali Kota Madiun Ungkapkan Ini

“Didampingi resmi oleh KPK berarti salah satunya adalah pembebasan lahan, jalan khusus angkutan tambang dan barang, kedua jalan Ranca Bungur-Leuwiliang, lalu ketiga nanti kita akan lihat lagi beberapa program-program yang lain,” paparnya.

Menurut Rudy, keterlibatan KPK menjadi bukti keterbukaan pemerintah daerah kepada masyarakat.

“Jadi masyarakat kita ingin menunjukkan bahwa inilah transparansi program dari pemerintah Kabupaten Bogor, bahwa langkah-langkah yang akan kami ambil kami berkolaborasi bersama-sama,” tandasnya.