JAKARTA, CEKLISSATU - Guna meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat di desa dan inklusi ekonomi, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) luncurkan Program Pusat Informasi Keuangan Terpadu Desa/Kelurahan (PIKD) se-Jawa Tengah.
Program PIKD ini merupakan bagian implementasi Ekosistem Keuangan Inklusif (EKI) untuk mencapai target keuangan inklusif pada 2024 sebesar 90 persen.
Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman mengatakan, PIKD merupakan sarana inovasi dan kolaborasi OJK bersama pemangku kepentingan, sebagai pusat Informasi keuangan.
Baca Juga : Banyak Menelan Korban, OJK Minta Masyarakat Kota Bogor Harus Cermat dan Tidak Mudah Tertipu Investasi Ilegal
“Hal ini untuk menjangkau lini terkecil hingga unit desa secara masif, sehingga pengetahuan keuangan (literasi) dan perolehan akses keuangan (inklusi) dapat meningkat dan memperkuat sektor jasa keuangan serta menghindarkan masyarakat dari hal-hal yang ilegal dan merugikan masyarakat,” kata Agusman dikutip dari keterangannya, Minggu 17 September 2023.
Tantangan literasi dan edukasi keuangan, kata Agusman, sangat banyak. Sehingga dibutuhkan PIKD untuk membangun serta meningkatkan tingkat literasi dan pemahaman yang lebih kuat terkait dengan bermacam adanya investasi ilegal serta berbagai kejahatan terkait penggunaan teknologi informasi yang salah urus dan membuat masyarakat menderita.
Sementara itu Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif RI, Rizki Handayani Mustafa menyampaikan apresiasi atas kegiatan launching PIKD yang dilakukan oleh OJK dengan menjadikan desa wisata sebagai pilot projectEKI dan berharap kerja sama dapat terus dilaksanakan.
“Sebagaimana kita ketahui desa wisata adalah program prioritas di Parekraf. Kita sangat berterimakasih pelaku UMKM mendapat perhatian. Masalah pengetahuan mengelola keuangan jadi isu bagi pelaku UMKM di daerah. Kami akan terus berkeja sama dengan OJK untuk terus memberikan literasi keuangan,” kata Rizki.
Program EKI akan menyinergikan peran para pemangku kepentingan di daerah seperti Pemda, Kemenparekraf, Kemendes, OJK dan Bank Indonesia dengan berbagai layanan dan produk lembaga jasa keuangan seperti program Rekening Pelajar (KEJAR), program Laku Pandai, KUR, UMMI, Security Crowdfunding (SCF), Dana Pensiun, Fintech P2P Lending dan QRIS.
Pelaksanaan PIKD telah dimulai dengan pilot projecting di Kabupaten Wonosobo lewat beberapa program kerja, yaitu:
1. Penyebarluasan materi edukasi melalui pemasangan banner literasi Keuangan bersama IJK pada 250 titik atau 95 persen Desa/Kelurahan di Wonosobo.
2. Pelaksanaan kegiatan edukasi yang telah dilaksanakan lebih dari 50 kali kepada masyarakat di Wonosobo.
3. Pelaksanaan Training of Trainers (ToT) kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi seluruh Desa di Wonosobo yang diharapkan dapat menjadi kepanjangan tangan OJK, TPAKD, maupun IJK, dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.4. Peluncuran Pusat Literasi Keuangan dan Perbankan Terpadu Satu Atap (PLTA) oleh Pemda Wonosobo bersama Akademisi dan Industri Jasa Keuangan sebagai tempat untuk edukasi kepada masyarakat secara berkelanjutan.
Ke depan, OJK akan terus bersinergi dengan Pemerintah Daerah, Industri Jasa Keuangan, dan seluruh pemangku kepentingan untuk meningkatkan literasi dan inklusi keuangan menuju masyarakat yang semakin terlindungi dan sejahtera.
Comment