BOGOR, CEKLISSATU – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) terus berkomitmen untuk mencegah dan memberantas korupsi.

Untuk itu, kata Wali Kota Bogor, Dedie Rachim mengatakan, pentingnya penguatan komitmen antara pemerintah daerah dan legislatif dalam upaya pencegahan serta pemberantasan korupsi.

“Kami bersama DPRD Kota Bogor, diminta berkomitmen oleh Gubernur Jawa Barat untuk terus menindaklanjuti komitmen terhadap pencegahan dan pemberantasan korupsi,” jelas Dedie Rachim saat Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Pemberantasan Korupsi antara Pemerintah Daerah dan DPRD se-Jawa Barat yang di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Rabu (4/6/2025).

Baca Juga: Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Datangi KPK, Bahas Efisiensi Anggaran Belanja Pemda di Berbagai Sektor

Dedie Rachim menyatakan bahwa komitmen ini merupakan bentuk keseriusan seluruh unsur pemerintahan di daerah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan bebas dari praktik korupsi.

Menurutnya, pencegahan korupsi harus dimulai dari sistem yang baik, termasuk dalam proses perencanaan, hingga penganggaran daerah.

“Pencegahan korupsi ini dimulai dari perencanaan sistem yang baik dan penganggaran yang baik. Kalau semua aspek itu terpenuhi tentu kita bisa mengurangi potensi korupsi,” ucap Dedie Rachim.

Baca Juga: Sampaikan Pesan ke PPPK dan CPNS Baru, Ketua DPRD Kabupaten Bogor Soroti Pentingnya Integritas

Ia turut menyoroti pentingnya komitmen ini sebagai momentum bersama yang harus disepakati untuk mencegah dan memberantas korupsi.

“Ini adalah momentum bersama, bahwa kita semua menandatangani kesepahaman untuk mencegah dan memberantas korupsi,” ujarnya.

Di tempat yang sama, Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi menyampaikan harapannya agar seluruh wilayah di Jawa Barat mampu membangun pemerintahan yang berkeadilan dan sejahtera.

Baca Juga: Pemkab Bogor Perketat Pengawasan, Tekankan Pencegahan Korupsi di Harkodia 2024

“Mudah-mudahan seluruh wilayah di Jawa Barat bisa membangun pemerintahan yang berkeadilan dan melahirkan kesejahteraan. Dari mulai bupati, wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, sekda serta seluruh aparatnya dapat bekerja dengan baik, tidak meninggalkan problem hukum,” ujar Dedi Mulyadi.

Dalam rapat tersebut, kepala daerah dan ketua DPRD se-Jawa Barat menyepakati sejumlah poin komitmen anti korupsi.

Di antaranya menjalankan tugas secara transparan dan akuntabel, menjunjung tinggi integritas kelembagaan, memastikan proses perencanaan dan penganggaran bebas dari intervensi, memperkuat fungsi pengawasan dan pengendalian untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, serta bersinergi dengan seluruh stakeholder dalam upaya pemberantasan korupsi.

Baca Juga: Bupati Bogor Rudy Susmanto Komitmen Tuntaskan MCP KPK pada 2025

Rapat koordinasi tersebut turut dihadiri oleh pimpinan DPRD provinsi dan kabupaten/kota, perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).