JAKARTA, CEKLISSATU -- Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta, pada Senin (19/05/2025).

Dedi Mulyadi menyebutkan, kedatangannya ke KPK guna membahas bidang pencegahan korupsi. Khususnya terkait efisiensi anggaran belanja Pemerintah Daerah (Pemda) di berbagai sektor.

"Terutama di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur jalan, irigasi, penanganan kemiskinan, jaringan listrik. Itu menjadi prioritas utama kami," ungkap Dedi Mulyadi seperti dikutip pada Senin (19/05/2025).

Selain itu lanjut Dedi Mulyadi, Pemprov Jabar bakal melakukan efisiensi anggaran daerah Rp5 triliun. Ia mengatakan, efisiensi tersebut akan dilaihkan ke program yang lebih penting bagi masyarakat.

Baca Juga: Kapolda Jabar Minta Jajaran Polres dan Bupati Walikota Bersama-sama Wujudkan Jabar Makmur

"Misalnya di dunia pendidikan, ada belanja Rp700 miliar lebih untuk TIK. Sedangkan yang dibutuhkan dunia pendidikan adalah ruang kelas baru, sehingga anggaran itu digeserkan menjadi ruang kelas baru," tegas Dedi Mulyadi.

Kemudian Dedi Mulyadi menyontohkan, efisiensi perjalanan dinas pemerintah yang dinilai tidak prioritas sehingga dialihkan untuk pembangunan infrastruktur jalan yang dibutuhkan masyarakat.

"Sehingga ada realokasi dari Rp700 miliar menjadi Rp2,4 triliun. Kemudian ada sosialisasi yang biasa dibelanjakan oleh pemerintah, yang dibutuhkan oleh masyarakat hari ini adalah hampir 240.000 rakyat Jawa Barat tidak punya listrik, maka ada realokasi hampir Rp250 miliar untuk belanja penerangan listrik warga," beber Dedi Mulyadi.