BANDUNG, CEKLISSATU- Panitia Khusus (Pansus) XX DPRD Jawa Barat, berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Jabar, termasuk rencana penggabungan 14 organisasi perangkat daerah (OPD) menjadi tujuh OPD.

Ketua Pansus XX DPRD Jabar, Edi Askari mengatakan, konsultasi dan verifikasi juga dilakukan ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Langkah tersebut bertujuan memastikan penataan perangkat daerah sesuai ketentuan hukum serta kebutuhan organisasi.

“Berdasarkan hasil konsultasi dengan Kemendagri, pada prinsipnya sejumlah persyaratan teknis untuk penggabungan OPD, seperti Bappeda dan BP2D telah memenuhi ketentuan sesuai PP Nomor 18 Tahun 2016 jo PP Nomor 72 Tahun 2019,” ujar Edi, Kamis (29/10/2026).

Meski demikian, Kemendagri memberikan sejumlah catatan yang perlu ditindaklanjuti, mulai dari penajaman uraian tugas, kedudukan, dan tata kerja hingga penyusunan Analisis Jabatan (Anjab) serta Analisis Beban Kerja (ABK).

Selain penggabungan OPD, Pansus XX juga membahas rencana pembentukan Badan Pengelola Aset dan BUMD. Menurut Edi, usulan tersebut masih dikaji secara mendalam agar memiliki landasan yuridis dan fungsi organisasi yang jelas.

Kajian itu diperlukan untuk memastikan pembentukan badan baru tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan, terutama dengan memperhatikan ketentuan Pasal 73 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah.

Pansus XX menargetkan pembahasan Raperda tersebut rampung pada 5 November 2026. Setelah itu, rancangan akan menjalani proses harmonisasi bersama Kanwil Kementerian Hukum Jawa Barat dan Kemendagri, masing-masing selama 14 hari kerja.

Edi mengatakan, penataan perangkat daerah akan dilakukan secara bertahap untuk meminimalkan kendala kepegawaian, penganggaran, dan standar operasional prosedur pelayanan publik.

Pada tahap awal, penataan diprioritaskan terhadap tiga hingga empat OPD yang disepakati untuk mulai diterapkan pada 2027. Sementara itu, penataan perangkat daerah lainnya direncanakan menyusul pada tahun berikutnya.