“Perubahan dari desa menjadi kelurahan. Karena banyak daerah desa yang sudah dihuni oleh kaum urban, karakternya karakter urban tetap jadi desa, kan ini nggak cocok. Ini yang harus dilakukan,” imbuhnya.

Baca Juga: Musrenbang Kabupaten Bogor, Wabup Jaro Ade: Isu Strategis Kebutuhan Masyarakat Harus Diprioritaskan

Terkait mekanisme perubahan desa, Dedi Mulyadi mengaku akan berkonsultasi kepada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) guna mendapatkan persetujuan.

“Nanti harus disampaikan tetap. Nanti dikonsultasikan. Tetapi minimal kan rancangannya harus kita buat dari sekarang kan,” ucapnya.

Upaya ini, kata dia, merupakan kebutuhan mendasar mengingat perbandingan jumlah desa dan penduduk di Jawa Barat dengan provinsi lain.

Baca Juga: Dewan Minta RPJMD Tuntas Sebelum Akhir Masa Jabatan Bupati

“Jawa Barat penduduknya 54 juta jiwa. Desanya hanya sekitar 5.311 desa. Jawa Tengah hampir 7.000, Jawa Timur hampir 8.000. Kan beda serapan anggaran desanya juga. Kita jauh lebih kecil dibanding daerah yang penduduknya lebih sedikit,” ucapnya.

Fokus kedua, kata Dedi Mulyadi, adalah konsolidasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dia berambisi untuk merampingkan jumlah BUMD yang tersebar saat ini menjadi lebih terpusat.

“Penggabungan BUMD, tidak berantakan seperti sekarang di mana-mana. Saya cukup satu BUMD saja dengan satu BJB,” ucapnya.

Baca Juga: DPRD Minta Pemkot Bogor Fokus Tuntaskan RPJMD

Aspek lain yang menjadi prioritas adalah perubahan tata ruang dan penyusunan peraturan daerah tentang tata kelola air.