BOGOR, CEKLISSATU - Kondisi Terminal Bubulak di Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor kian memprihatinkan dan belum juga mendapatkan perhatian khusus dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor.

Salah satu terminal induk di Kota Bogor yang berstatus tipe B ini kian kumuh dan dipenuhi kubangan, imbas lintasan terminal yang bertahun-tahun dibiarkan rusak.

Hal itu memantik sorotan publik, salah satunya anggota DPRD Kota Bogor dari fraksi PDIP, Ence Setiawan. Bahkan menurutnya, situasi dan kondisi Terminal Bubulak sebagai sarana publik sudah tidak layak dan terkesan diacuhkan.

Baca Juga : Bawaslu Kota Bogor Catat 2.289 Surat Suara Rusak, Sarankan KPU Segera Pengajuan Ulang

Ia menilai adanya upaya merevitalisasi Terminal Bubulak yang sempat digaungkan Pemkot Bogor melalui Dinas Perhubungan (Dishub) di 2023 lalu hanya menjadi wacana belaka.

"Saya selaku wakil rakyat mendorong pembangunan Terminal Bubulak, kalau perlu secepatnya. Kalau memang terakomodir dari anggaran perubahan lebih baik, jadi gak usah ditunda-tunda karena memang sudah sangat tidak layak," ucapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bogor, Atang Trisnanto menyebut bahwa soal rencana revitalisasi Terminal Bubulak memang belum menjadi target prioritas pembangunan Pemkot Bogor di 2024 ini.

"Sampai pembahasan anggaran 2024 kemarin, dinas terkait belum menyiapkan rencana revitalisasi itu," ungkapnya.

Pihaknya berharap upaya revitalisasi dapat dikejar oleh Pemkot Bogor dan terealisasi di tahun ini agar rasa aman dan nyaman warga khususnya pengguna jasa layanan transportasi publik yang berada di lingkungan Terminal Bubulak dapat segera terwujud.

Untuk itu, sambung Atang, DPRD Kota Bogor berencana mendorong revitalisasi Terminal Bubulak di perubahan anggaran 2024 ini.

"Karena di perubahan 2024 kegiatan yang selama ini membutuhkan anggaran besar sudah terselesaikan. Misalkan Pilkada, kemudian juga penyelessian Masjid Agung, pedestrian di tengah kota atau sebagainya," imbuhnya.

"Sehingga dengan demikian di perubahan nanti atau paling lambat di 2025 kita bisa selesaikan Terminal Bubulak ini," tambahnya.

Menurut Atang, jika memang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor belum bisa terserap, banyak opsi lain dalam hal sumber pendanaan.

Jikapun ada opsi wacana melibatkan pihak ketiga, kata Atang, sah-sah saja selama prosesnya berjalan dengan baik, transparan dan memenuhi regulasi yang mengaturnya.

Selain itu, sistem skema pengoperasionalan dan pembangunannya memberikan keuntungan yang adil terhadap pemerintah serta bisa dipastikan pihak ketiga yang terpilih memiliki kapabilitas mengelola terminal.

"Yang pasti titik kepentingan utama terminal ini adalah bersih, nyaman, aman, dan kemudian fasilitasnya memadai. Kedua, bagaimana operasional terminal ini bisa berjalan profesional," tegasnya.

Di sisi lain, Wali Kota Bogor Bima Arya mengaku bahwa tahun ini anggaran perencanaan revitalisasi Terminal Bubulak diharapkan bisa terealisasi melalui APBD Kota Bogor.

"Ya, menurut saya harus dianggarkan di APBD, jangan sampai bergantung ke pusat atau provinsi. Terminal Bubulak ini harus dianggarkan APBD Kota," ungkapnya.

Munculnya isu meniadakan Terminal Bubulak, dirinya menegaskan bahwa Pemkot Bogor akan tetap mempertahankan. Sebab, operasional Terminal Bubulak masih sangat produktif dan strategis.

Terkait opsi dipihak ketigakan, Bima Arya setuju namun menurutnya, tidak mungkin didapatkan dari sumber CSR karena anggarannya terlalu besar. "Kemungkinan untuk dikerjakan bersama swasta," katanya.