BOGOR, CEKLISSATU - Pemkab Bogor, belum bisa memberikan bantuan keuangan yang bersumber pada Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk korban gempa Cianjur meski telah diimbau Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian.


Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bogor, Teuku Mulya menjelaskan, bantuan itu belum bisa dilakukan lantaran imbauan Mendagri tersebut tidak diiringi dengan surat ederan atau peraturan mendagri secara resmi.


"Bukannya kita tidak mau membantu. Tapi itu hanya imbauan yang tidak diiringi dengan surat resmi dalam bentuk surat edaran atau peraturan mendagri," kata Teuku, Minggu 27 November 2022.


Menurutnya, bantuan keuangan tersebut bisa dilakukan jika imbauan Mendagri itu diperkuat oleh Gubernur Jawa Barat terkait darurat bencana kewilayahan.

Baca Juga : Viral, Seorang Warga Tamansari Ditandu Pakai Bambu Gara-gara Tidak Ada Akses Kendaraan


"Bukan soal angka untuk memberikan, tapi dasar memberikan bantuan keuangan ini tidak kuat karena tidak resmi. Itu hanya imbauan saja dari Mendagri," jelasnya.


Namun demikian, Teuku mengungkapkan jika Pemkab Bogor mengakomodir kebutuhan relawan yang ikut terjun untuk membantu para korban gempa bumi di Cianjur.


"Pos anggarannya digeser kesitu (akomodasi relawan). Karena demi kemanusian kita juga ikut membantu saudara kita yang di Cianjur," kata dia


Sebelumnya diketahui, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian mengimbau agar kepala daerah di Jawa Barat untuk ambil bagian dalam pemulihan Cianjur.


"Saya imbau kepada Bupati, Wali Kota se-Jawa Barat yang utama, tapi juga di luar itu rekan-rekan gubernur seluruh Indonesia, bupati, wali kota saya akan sampaikan lewat asosiasi, supaya memberikan bantuan yang utama setelah saya lihat lapangan bantuannya bukan dalam bentuk makanan, pakaian, bukan. Yang dibutuhkan bantuan dalam bentuk uang tunai, bisa melalui mekanisme hibah kepada Pak Bupati, melalui BPKD," ujar Tito, Rabu 23 November 2022.


Tito mengungkapkan jika Kemendagri memiliki catatan soal Belanja Tak Terduga (BTT) yang dimiliki daerah. 


Dia menyebut dari 548 daerah provinsi, kabupaten, dan kota, dana BTT baru terpakai Rp3 triliun dari total Rp12 triliun.


"Masih ada Rp9 triliun, memang sebagian untuk cadangan inflasi, tapi sebagian cadangan untuk bencana," katanya.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS