JAKARTA, CEKLISSATU - Pemerintah menargetkan untuk menyelesaikan 14 Proyek Strategis Nasional pada tahun ini. 

Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto selaku Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP). 

“Secara kumulatif sejak tahun 2016 sampai dengan Februari 2024, sudah selesai 195 Proyek Strategis Nasional dan beroperasi penuh dengan nilai Rp1.519 triliun. Sedangkan 77 proyek dan 13 program dalam tahap konstruksi atau operasi sebagian, nilainya Rp2.960,7 triliun,” kata Airlangga, seperti dalam keterangannya, Selasa 19 Maret 2024.

Proyek yang ditargetkan selesai pada tahun 2024 tersebut, antara lain, 5 proyek selesai pada periode Januari hingga Maret 2024, 24 proyek ditargetkan selesai pada periode April hingga September 2024, dan 12 proyek ditargetkan selesai dalam periode Oktober hingga Desember 2024. 

Dari 36 PSN yang ditargetkan selesai pada April hingga Desember 2024, terdapat berbagai isu yang dilaporkan, terutama terkait pengadaan lahan dan tata ruang.

“Dukungan seluruh stakeholders sangatlah dibutuhkan agar dapat segera menyelesaikan target Proyek Strategis Nasional,” ujar Airlangga

Selain itu, Airlangga juga menyampaikan bahwa terdapat beberapa PSN yang dilaporkan secara khusus. 

Pertama, PSN Jalan Tol Gilimanuk–Negara–Pekutatan–Antosari–Mengwi yang membutuhkan dukungan pengadaan lahan melalui Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) karena ada perubahan skema dari unsolicited menjadi solicited. 

Baca Juga : Masuk PSN, Pemerintah Lirik Bogor Barat untuk Pengembangan Kawasan Industri 

“Oleh karena itu, PSN dimaksud memerlukan arahan untuk proses pengalokasian anggaran pengadaan tanah melalui LMAN sekitar Rp3,9 triliun,” jelas Airlangga

Selanjutnya, PSN Kawasan Industri Pupuk Fakfak yang membutuhkan percepatan pada proses pelepasan kawasan hutan dan kompensasi hak ulayat di area seluas kurang lebih 500 hektare. 

Adapun Proyek Strategi Nasional Kawasan Industri Terpadu Batang membutuhkan arahan terkait pemberian insentif Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) bagi anchor tenant yang akan beroperasi di Oktober 2024.

Airlangga mengatakan, terdapat 14 usulan PSN baru periode November 2023 hingga Februari 2024 dengan mempertimbangkan faktor kesiapan proyek, pembiayaan dari swasta atau tanpa dukungan APBN, mendukung pemerataan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan mendapat dukungan Kementerian sektor. 

Selain usulan Proyek Strategis Nasional Baru, terdapat pula 2 usulan penyesuaian nomenklatur dan penambahan lingkup program pada daftar PSN

“Dan ada Proyek Strategis Nasional penyesuaian nomenklatur, perubahan dari ruang lingkup PSN itu sendiri,” tutup Airlangga.