“Selain efektivitas pemerintahan, opsi ini juga dapat meningkatkan kualitas kepemimpinan serta menjaga stabilitas politik dan persatuan nasional,” bebernya.

Baca Juga: Komisi II: Pilkada Melalui DPRD Miliki Landasan Konstitusional yang Kuat

Namun, Herman menegaskan, Pilkada menyangkut kepentingan rakyat yang sangat luas sehingga tidak boleh diputuskan secara terburu-buru.

“Pilkada menyangkut kepentingan rakyat yang luas. Oleh karena itu, pembahasan kebijakan ini harus dilakukan secara terbuka dan demokratis,” tuturnya.

Herman menilai, penting pelibatan publik dalam proses pengambilan keputusan terkait sistem Pilkada agar tetap mencerminkan kehendak rakyat.

Baca Juga: Golkar Jabar Siapkan Kader Unggulan Hadapi Pilkada 2029, Targetkan Kursi Gubernur Jawa Barat

“Pembahasan harus melibatkan partisipasi publik agar setiap keputusan yang diambil tetap mencerminkan kehendak rakyat dan semangat demokrasi,” tegasnya.

Herman mengatakan, Partai Demokrat tidak mempersoalkan mekanisme yang dipilih, selama prinsip demokrasi tetap dijaga.