BOGOR, CEKLISSATU-Aksi mahasiswa dalam penolakan kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) terus bergejolak di berbagai daerah, di Bogor Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Bogor  (IMM) menggelar aksi unjuk rasa di istana Bogor.

Aksi itu diawali dengan aksi treatrikal mendorong motor dari Jalan Air mancur sampa ke parkiran gedung wanita.

Korlap Aksi Nana Mulyana mengatakan menilai sebuah kegagalan pemimpin bumi pertiwi dalam menjalankan nahkodanya, Presiden tak mampu memprioritaskan kesejahteraan masyarakat.

“Masyarakat menengah kebawah tentunya sangat terdampak ketika harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi dinaikan, dan Ketika Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi dinaikan maka bahan pokok lainnya pun akan ikut naik pula,"katanya Korlap Aksi Nana Mulyana kepada wartawan.

Nana Mulyana mengatakan dalam   aksi ini selain menolak kenaikan harga BBM, pihaknya juga melihat polemik yang menggucang Bumi pertiwi, dimulai dari banyaknya pasal kontroversial dalam rancangan kitab undang-undang hukum pidana (RKUHP).

"Yang kami nilai seperti terlahir kembali produk kolonial gaya baru, yang kita kaji ada sekitar 14 pasal kontroversial, salah satunya yang sangat kita soroti pada pasal 218 dan 207 soal menghina presiden dan pejabat pemerintahan akan dipidana, "kata Mulyana.

Baca Juga : Oknum Guru Ngaji Cabuli Muridnya Dengan Modus Dijanjikan Pintar

Masih kata Nana, pihaknya menilai hal ini ambigu, menurutnya, pasal tersebeut mencerminkan kemunduran Bumi pertiwi.

"Kita pahami majunya sebuah Negara itu karena adanya check and balance didalamnya, jika suara-suara rakyat dibatasi, bagaimana caranya kita mengontrol stabilitas negara, yang paling penting, ketika pejabat lembaga setingkat negara proporsional dalam menjalankan tupoksinya," katanya.

Hal senada diucapkan Ketua Umum PC IMM Bogor, Hendi bahwa Aksi ini sebagai bentuk kekecawan masyarakat kepada pemerintah yang mengeluarkan kebijakan yang tidak pro terhadap rakyat.

Seharusnya, lanjut Hendi, di posisi seperti ini pemerintah harus bijak karena kondisi 2 tahun terakhir kondisi ekonomi kita masih terdampak oleh Covid-19. 

Dirinya dengan tegas menolak kenaikan BBM Bersubsidi dan meminta Presiden untuk menunda proyek IKN dan Proyek Nasional lainya untuk fokus pemulihan ekonomi  dan tidak menaikan harga BBM atas dalih subsidi BBM membuat bengkak anggaran APBN.

"Apabila dengan aksi ini tidak di indahkan oleh Pemerintah, kami dengan tegas meminta kepada kader IMM dan Rakyat Indonesia  untuk cerdas memilih Presiden di tahun 2024 nanti jangan pilih Presiden di partai yang Naikan Harga BBM Bersubsidi," tegasnya"

Adapun poin-poin hasil kajian yang akan kami sampaikan kepada Pemerintah Republik Indonesia sebagai berikut :

1. Menantang  Presiden untuk membatalkan kenaikan harga BBM

2. Mendesak Presiden untuk memprioritaskan masyarakat menengah kebawah. 

3. Mendesak Presiden untuk menunda proyek IKN dan proyek Nasional lainnya, serta prioritaskan mensubsidi BBM. 

4. Mendesak Presiden untuk turun tangan soal rancangan KUHP, dan minta agar pasal-pasal kontroversial direvisi. 

5. Mendesak Presiden untuk mencopot Menteri Energi dan Sumber daya Mineral, Direktur Pertamina, Komisaris dan jajaran pengurus lainya