BOGOR, CEKLISSATU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bogor meraih penghargaan sebagai Pemerintah Daerah dengan Kategori Pratama Dalam Pencapaian Universal Health Coverage (UHC) dari Kementerian Koordinator Bidang PMK, di Ballroom Krakatau, TMII Jakarta Timur, Kamis (8/8/2024).
Penghargaan ini diserahkan oleh Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma'ruf Amin dan President Of International Social Security Association, Mohammed Azman, dan diterima langsung oleh Pj Bupati Bogor, Asmawa Tosepu.
Hadir mendampingi Pj. Bupati Bogor, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Cibinong dan Plt. Kepala Dinas Kesehatan.
Asmawa Tosepu menyampaikan, sara syukur bahwa Pemkab Bogor telah mendapatkan penghargaan atas keberhasilannya pencapaian UHC di tahun 2024.
Baca Juga : Danyon Bekang 1 Kostrad Bareng Pemkab Bogor Sukseskan Program KASAD, TNI AD Manunggal Air 2024
Tentunya ini semua berkat dukungan seluruh pihak stakeholder terkait di Kabupaten Bogor.
“Termasuk Kantor Cabang BPJS Kesehatan Cibinong yang luar biasa, terus-menerus kita koordinasi untuk bisa pencapaian UHC di tahun ini di Kabupaten Bogor. Alhamdulillah kita bersyukur,” ungkap Asmawa Tosepu.
Asmawa Tosepu berharap, Kabupaten Bogor terus bisa pertahankan capaian kepesertaan BPJS sebanyak 97 persen dan juga keaktifan di atas 75 persen.
“Insya Allah, kita akan terus mengejar agar Kabupaten Bogor tetap UHC. Sehingga bisa menjamin kesehatan seluruh masyarakat Kabupaten Bogor dengan pelayanan yang terbaik,” terangnya.
Baca Juga : Kick Off HUT Kemerdekaan RI ke-79 Bogor Kembangkan Pariwisata Berkelanjutan
Kepala BPJS Kesehatan Cibinong, Ichwansyah Gani menuturkan, ini merupakan penghargaan bagi kabupaten kota yang telah mencapai UHC dengan kepesertaan minimal 95 persen, sedangkan Bogor sudah mencapai 97 persen.
“Dan ini tentu merupakan kebanggaan buat Kabupaten Bogor, dan tentunya merupakan bentuk kolaborasi yang sangat erat antara BPJS Kesehatan dengan Pemkab Bogor,” kata Ichwansyah Gani.
Sementara itu, Wapres K.H. Ma’ruf Amin mengapresiasi target UHC di Indonesia yang telah terwujud di atas 98 persen dari total penduduk, dengan lebih dari 275 juta jiwa terdaftar dalam Program JKN-KIS.
“Pencapaian ini tidak lepas dari peran sinergi dan kolaborasi yang solid antara BPJS Kesehatan, kementerian atau lembaga, dan seluruh pemerintah daerah,” ungkap Wapres Ma’ruf Amin.
Wapres mengingatkan bahwa evaluasi tetap diperlukan secara terus-menerus terhadap pelaksanaan program ini, terutama terkait permasalahan tunggakan peserta JKN-KIS dari kalangan mampu dan pembayaran iuran BPJS Kesehatan yang macet.
“Saya berharap permasalahan ini tidak akan menghambat upaya BPJS Kesehatan dalam memastikan tersedianya fasilitas kesehatan yang berkualitas serta kemudahan akses bagi seluruh masyarakat Indonesia, khususnya di daerah terpencil, perbatasan, dan kepulauan,” tandasnya.
Comment