BOGOR, CEKLISSATU - Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto menyebut bahwa terjadinya kekisruhan dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Kota Bogor lantaran kurangnya jumlah sekolah yang ada di Kota Bogor.

"Kami sangat sadar bahwa persoalan kisruh ppdb ini utamanya disebabkan kurangnya fasilitas sekolah," ucap Bima usai merombak pejabat struktural Dinas Pendidikan Kota Bogor dan kepala sekolah tingkat SD dan SMP pada Senin, 31 Juli 2023.

Kendati demikian, Bima mengatakan bahwa pihaknya akan menambah anggaran tidak saja untuk membenahi ruangan kelas, tetapi juga kemungkinan mendirikan sekolah baru. 

Baca Juga : Demi Tingkatkan Standar Kualitas, RSUD Kota Bogor Lakukan Akreditasi Paripurna 

"Saat ini disdik saya tugaskan dalam waktu yang sangat cepat untuk mengeluarkan angka-angka kebutuhan itu yang nanti akan dikoordinasikan dengan Kemendikbud, ristek, PUPR dan Pemerintah Povinsi (Pemprov) Jabar terkait kebutuhannya," katanya.

Sebelumnya diberitakan, pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berbasis online khusus jalur zonasi di Kota Bogor tahun ajaran 2023/2024 memberikan kesan buruk bagi dunia pendidikan.

Pasalnya, PPDB yang seharusnya berjalan dengan baik lantaran menggunakan sistem online ternyata tidak menjadi solusi. Ironisnya, sistem yang sudah diperkuat oleh Permendikbud itu menjadi ladang bagi 'Mafia Pendidikan' untuk memanipulasi data.

Imbasnya, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdikcapil) dan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor kena 'Semprot' Bima Arya selaku Wali Kota Bogor. Tidak hanya mengevaluasi, orang nomor satu di Kota Bogor itu tak segan langsung merotasi pejabat yang dinilai terlibat dalam carut marut PPDB tahun ajaran 2023/2024.

"Saya menegur keras dua dinas (Disdikcapil dan Disdik), sebagian pejabat dilakukan pergeseran tetapi sistem harus dilakukan pembenahan. Di Dinas Pendidikan Kota Bogor, sekretaris dan dua kepala bidang SD dan SMP bergeser dan saya tugaskan secara khusus untuk membangun sistem yang baik," ucapnya usai merotasi pejabat struktural dinas sekaligus merotasi 39 kepala sekolah tingkat SD dan SMP di aula Disdik Kota Bogor pada Senin, 31 Juli 2023.

Kendati demikian, Bima mengaku bahwa pergantian pejabat struktural dilingkungan Pemerintahan Kota Bogor berdasarkan hasil rekomendasi dari Inspektorat mengenai penelusuran carut marut PPDB di Kota Bogor.

"Saya telah memegang laporan dari Inspektorat Kota Bogor terkait pelaksanaan PPDB. Laporan tersebut ada 30 halaman dan dari sinilah kita lakukan langkah pembenahan," tegasnya.