JAKARTA, CEKLISSATUDitjen Imigrasi merilis data pelanggaran keimigrasian selama semester I tahun 2024. Imigrasi sudah memberlakukan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) kepada 2.041 Warga Negara Asing (WNA).

Angka tersebut meningkat 75,19 persen dibandingkan jumlah TAK pada semester I tahun 2023, yaitu 1.165 TAK. 

“Ada 2.041 WNA yang kami beri sanksi administratif (TAK). Dari jumlah tersebut, 1.503 di antaranya atau sekitar 73,64 persen-nya merupakan sanksi deportasi,” ungkap Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim dalam keterangannya, Selasa (9/7/2024).

Baca Juga : Diduga Membuat Dolar Amerika Palsu, Delapan WN Afrika Diringkus Ditjen Imigrasi

Silmy Karim menyebutkan, bentuk TAK itu bermacam-macam. Di antaranya dapat berupa pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan; pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal

Kemudian larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di Wilayah Indonesia; keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di Wilayah Indonesia; pengenaan biaya beban; dan/atau deportasi dari Wilayah Indonesia. 

Imigrasi menjelaskan sanksi deportasi merupakan menjadi sanksi keimigrasian yang paling banyak diberikan kepada orang asing.

Deportasi menempati porsi 73,64 persen keseluruhan jumlah TAK dalam enam bulan pertama di tahun 2024, di mana terdapat 1.503 orang asing dideportasi dari Indonesia.

Baca Juga : Belasan WNA Diangkut Petugas Imigrasi, Tenda Pengungsi di Depan Kantor UNHCR Dibongkar

Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 135,21 persen dibanding semester satu tahun 2023 di mana orang asing yang dideportasi sebanyak 639 orang.

Kantor Imigrasi Bogor, Soekarno-Hatta dan Batam merupakan tiga kantor imigrasi yang mencatatkan pemberian TAK tertinggi sepanjang semester satu tahun 2024. 

136 TAK dicatatkan oleh Kantor Imigrasi Bogor, diikuti Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta sebanyak 124 TAK dan Batam sebanyak 118 TAK.

“Ada tren peningkatan kedatangan orang asing ke Indonesia di semester I tahun 2024. Ini harus kami sikapi dengan kewaspadaan yang lebih tinggi terhadap aktivitas mereka,” terangnya.

Dalam praktiknya, Ditjen Imigrasi melakukan operasi pengawasan “Jagratara” yang menjaring 914 orang asing pada bulan Mei lalu. 

Kemudian disusul operasi Bali Becik di bulan Juni di mana 103 orang asing yang diduga sebagai jaringan pelaku cyber crime diamankan. 

“Kami giatkan operasi, baik skala lokal maupun nasional. Ini upaya kami dalam berkontribusi terhadap keamanan nasional sekaligus memberikan efek cegah agar pelanggaran keimigrasian bisa diminimalisasi,” pungkasnya.