"Maka, tunjangan fantastis yang diterima DPRD Kabupaten Bogor berpotensi menambah bara ketidakpuasan sosial di tingkat daerah," jelas Jajang Nurjaman.

Baca Juga: Pulihkan Situasi Kota Bandung, Ratusan Pengemudi Ojol Bersih-Bersih di Sekitar DPRD Jabar

CBA menilai, kebijakan penghasilan anggota DPRD yang tidak disertai tolok ukur kinerja yang jelas dan transparan hanyalah bentuk pemborosan anggaran daerah. 

Jajang Nurjaman menegaskan, alih-alih mengutamakan belanja yang pro-rakyat seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan, justru anggaran digelontorkan besar-besaran untuk kenyamanan wakil rakyat. 

"Jika pola ini terus dibiarkan, kesenjangan antara wakil rakyat dan rakyatnya akan makin melebar," tegasnya.

"Sekaligus memperkuat persepsi publik bahwa DPR dan DPRD hanya bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk masyarakat," pungkas Jajang Nurjaman.

Baca Juga: Mahasiswa Geruduk DPRD Jabar, Desak Reformasi Polri dan Tuntut Perampasan Aset

Hingga berita ini ditayangkan belum terkonfirmasi pada Ketua DPRD serta Sekretaris Dewan Kabupaten Bogor.