KABUPATEN BOGOR, CEKLISSATU.COM -- Beredar di media sosial WhatsApp diduga rincian komponen penghasilan dan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bogor. Yang paling mendapat sorotan adalah tunjangan perumahan yang didapat anggota DPRD mencapai Rp12 juta per bulan.

Tertulis dalam rincian tersebut, di antaranya gaji pokok Rp2.100.000, uang representasi Rp1.575.000, uang paket Rp157.000, tunjangan jabatan Rp2.283.750, tunjangan keluarga Rp220.000, tunjangan transportasi Rp12.000.000;

Kemdian tunjangan beras Rp289.000, tunjangan reses Rp2.625.000, tunjangan perumahan Rp12.000.000, tunjangan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) Rp91.350, dan tunjangan komunikasi intensif Rp10.500.000.

Menyoroti hal tersebut, Koordinator Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman menilai, komponen penghasilan anggota DPRD Kabupaten Bogor yang begitu tinggi, terutama tunjangan perumahan Rp12 juta per bulan, jelas menimbulkan tanda tanya besar. 

Baca Juga: Dua Ruang Kelas Ambruk, Anggota DPRD Bogor Usep Nukliri Tinjau SDN Nangela dan Menyapa Siswa

"Angka ini jauh melampaui kemampuan ekonomi mayoritas masyarakat Kabupaten Bogor, yang sebagian besar masih berjuang dengan upah minimum di bawah Rp5 juta per bulan," ungkap Jajang Nurjaman kepada ceklissatu.com.

Selain itu lanjut Jajang Nurjaman, kondisi ini menjadi semakin ironis bila dikaitkan dengan demonstrasi besar-besaran masyarakat Indonesia baru-baru ini yang menolak kenaikan gaji DPR RI. 

"Gelombang protes tersebut mencerminkan kemarahan rakyat atas beban fiskal yang semakin berat, sementara kinerja legislatif sering dinilai minim kontribusi nyata bagi kesejahteraan publik," terangnya.

"Maka, tunjangan fantastis yang diterima DPRD Kabupaten Bogor berpotensi menambah bara ketidakpuasan sosial di tingkat daerah," jelas Jajang Nurjaman.

Baca Juga: Pulihkan Situasi Kota Bandung, Ratusan Pengemudi Ojol Bersih-Bersih di Sekitar DPRD Jabar

CBA menilai, kebijakan penghasilan anggota DPRD yang tidak disertai tolok ukur kinerja yang jelas dan transparan hanyalah bentuk pemborosan anggaran daerah. 

Jajang Nurjaman menegaskan, alih-alih mengutamakan belanja yang pro-rakyat seperti pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan, justru anggaran digelontorkan besar-besaran untuk kenyamanan wakil rakyat. 

"Jika pola ini terus dibiarkan, kesenjangan antara wakil rakyat dan rakyatnya akan makin melebar," tegasnya.

"Sekaligus memperkuat persepsi publik bahwa DPR dan DPRD hanya bekerja untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk masyarakat," pungkas Jajang Nurjaman.

Baca Juga: Mahasiswa Geruduk DPRD Jabar, Desak Reformasi Polri dan Tuntut Perampasan Aset

Hingga berita ini ditayangkan belum terkonfirmasi pada Ketua DPRD serta Sekretaris Dewan Kabupaten Bogor.