KABUPATEN BOGOR, CEKLISSATU.COM -- Pemerintah Republik Indonesia akan memperluas program percontohan atau piloting digitalisasi bantuan sosial (bansos) ke 40 kabupaten dan kota pada tahun 2026, salah satunya Kabupaten Bogor. Upaya ini guna memerangi kemiskinan dan meningkatkan akurasi penyaluran.
Hal tersebut disampaikan, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk, dalam sosialisasi piloting digitalisasi bantuan sosial dan peran pemerintah daerah, di Kementerian Dalam Negeri, Jakarta.
Mewakili Bupati Bogor, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Bogor, Bambang Widodo Tawekal menghadiri acara tersebut.
Pemilihan Kabupaten Bogor menjadi daerah piloting, menjadi langkah strategis menciptakan sistem perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan infrastruktur digital publik atau Digital Public Infrastructure (DPI).
Wamendagri, Ribka Haluk menegaskan, dukungan tersebut sangat krusial guna meminimalkan potensi salah sasaran dalam distribusi bansos.
Ribka Haluk menegaskan, penyaluran bansos yang akurat sejalan dengan visi Ascita keenam, yaitu pemberantasan kemiskinan.
“Kami juga harapkan dukungan kepala daerah meminimalkan potensi salah sasaran dalam penyaluran bansos,” ucap Ribka Haluk.
Sementara itu, Ketua Dewan Ekonomi Nasional dan Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP), Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan, pemerintah mempercepat digitalisasi bansos sebagai bagian dari transformasi GovTech guna memastikan penyaluran bantuan semakin tepat sasaran, transparan, dan berbasis data.
Comment