“Kalau datanya benar, kita bisa menyusun strategi yang tepat. Kita tidak perlu lagi menebak-nebak atau menutup mata terhadap angka yang sebenarnya,” jelas Luhut.
Baca Juga: Integrasi Layanan Berbasis SPLP, Diskominfo Kabupaten Bogor Dorong Percepatan Transformasi Digital
Selain itu lanjut Luhut, digitalisasi bansos akan menjadi game changer dalam tata kelola pemerintahan karena seluruh proses berbasis data dan kecerdasan buatan (AI).
Dengan sistem ini, berbagai indikator penting seperti kondisi kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, hingga efektivitas subsidi dapat dipantau secara lebih akurat dan real time.
Senada, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf menerangkan, transformasi bangsa harus diawali dari transformasi data, khususnya dalam penyaluran bantuan sosial (bansos).
Menurut Mensos, Presiden Prabowo Subianto ingin kebijakan berbasis bukti, dari data yang terbuka dan terverifikasi, kita bisa memperbaiki ketepatan sasaran bansos secara signifikan.
“Tidak boleh lagi ada data versi masing-masing. Semua harus satu data. BPS menjadi pengelola data secara ilmiah, sementara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah wajib membantu pemutakhiran,” terangnya.
Ia menuturkan, Presiden telah memberikan arahan tegas agar seluruh kebijakan sosial berbasis data yang akurat atau evidence-based policy.
Arahan itu kemudian ditindaklanjuti melalui penerapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) sebagai satu-satunya rujukan nasional, sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025.
Comment