BOGOR, CEKLISSATU– Sekitar 30 ribu massa yang tergabung dalam IMANTARA (Institut Madani Nusantara) bersama berbagai elemen masyarakat Jawa Barat menggelar aksi damai untuk mengawal keberlangsungan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekitaran alun-alun Kabupaten Bogor pada Jumat (26/6/2026).
Dalam aksi damai yang dipimpin Juliana Wahid tersebut, massa menyampaikan delapan tuntutan kepada pemerintah, mulai dari dukungan terhadap program Presiden Prabowo Subianto hingga desakan agar Badan Gizi Nasional (BGN) melibatkan para mitra dalam penyusunan kebijakan.
Ke delapan tuntunan tersebut yakni Pertama, mendukung penuh Presiden Prabowo Subianto dalam melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kedua, mendesak Pimpinan BGN (Badan Gizi Nasional) yang baru untuk kembali ke INPRES & JUKLAK JUKNIS.
Baca Juga: Sehari Dipecat Jadi Kepala BGN, Dadan Hindayana Langsung Ditangkap Kejagung Atas Dugaan Korupsi Program MBG
Ketiga, menuntut agar Persoalan Dapur 3T segera DITUNTASKAN demi keadilan akses gizi. Keempat dukung Presiden Prabowo Subianto melakukan aksi bersih-bersih di internal BGN dari praktik KKN.
Tuntutan kelima, mendesak Pimpinan BGN Baru supaya melibatkan MITRA / Perwakilan Yayasan dalam membuat KEBIJAKAN terkait Program MBG. Keenam, mendesak Pimpinan BGN & DPR RI Komisi IX untuk mencabut MORATORIUM dan mengakomodir semua SPPG yang sudah mempunyai ID.
Ketuju, lanjutkan program-program strategis pemerintah yang berpihak penuh kepada Rakyat. Dan tuntutan terakhir kedelapan, wujudkan kemandirian bangsa seutuhnya melalui penguatan ketahanan pangan dan gizi nasional.
Saat aksi damai berlangsung Juliana, menegaskan bahwa aksi tersebut bukan bentuk penolakan terhadap pemerintah, melainkan dukungan agar program MBG tetap berjalan sesuai tujuan awal dan memberi manfaat bagi masyarakat.
"Yang pertama kami mendukung penuh Presiden Prabowo Subianto dalam melanjutkan Program Makan Bergizi Gratis. Kami juga meminta pimpinan BGN yang baru kembali berpedoman pada Inpres serta juklak dan juknis yang sudah ditetapkan," ujar Juliana.
Selain itu, massa mendesak agar persoalan dapur MBG di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) segera dituntaskan. Menurutnya, masyarakat di daerah tersebut justru menjadi kelompok yang paling membutuhkan program pemenuhan gizi.
Dalam tuntutannya, peserta aksi juga meminta Presiden melakukan pembenahan internal BGN dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Mereka berharap pergantian pimpinan BGN tidak hanya berhenti pada pergantian jabatan, tetapi juga disertai perbaikan tata kelola.
Juliana menilai selama ini sejumlah kebijakan BGN belum melibatkan para mitra, termasuk yayasan, pelaku UMKM, petani, dan peternak yang menjadi bagian dari ekosistem MBG.
"Kami ingin dilibatkan dalam penyusunan kebijakan. Berikan kami kesempatan menyampaikan masukan agar keputusan yang diambil bisa diterima semua pihak dan tidak menjadi kendala di lapangan," katanya.
Ia menambahkan, Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berdampak pada peningkatan gizi anak, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat kecil melalui keterlibatan pelaku usaha lokal.
"Yang merasakan manfaatnya bukan hanya anak-anak penerima makanan bergizi, tetapi juga petani, peternak, UMKM, hingga dapur-dapur rakyat. Dampak ekonominya sangat terasa di masyarakat bawah," ujarnya.
Dalam aksi tersebut, panitia mengklaim sebanyak 30 ribu peserta hadir dari berbagai daerah di Jawa Barat, di antaranya Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Sumedang, Cianjur, Sukabumi, serta wilayah lainnya.
Empat surat berisi aspirasi dan delapan tuntutan tersebut diserahkan dan diterima oleh anggota DPR RI Komisi XI Mulyadi untuk kemudian untuk diteruskan kepada Presiden RI, MPR RI, DPR RI Komisi IX, serta Kepala Badan Gizi Nasional.
Aksi berlangsung tertib dan kondusif. Setelah menyampaikan aspirasi, massa melaksanakan Salat Jumat berjamaah di Masjid Baitul Faizin, Kompleks Pemerintah Kabupaten Bogor, kemudian menggelar Botram Akbar 500 Kastrol Nasi Liwet sebagai simbol kebersamaan
Comment