"Nanti kami kawal itu. Ini juga merupakan arahan Bapak Presiden kepada Menteri Perhubungan bahwa persoalan keselamatan dan kenyamanan penumpang, khususnya di sektor transportasi kereta api, harus terjamin dengan baik," tegasnya.

Ia menjelaskan, tugas penanganan perlintasan sebidang akan dibagi sesuai kewenangan masing-masing instansi. Kementerian Pekerjaan Umum diharapkan membangun flyover dan underpass, sementara Kementerian Perhubungan bertanggung jawab dalam koordinasi serta peningkatan sistem persinyalan.

"Dari sektor perkeretaapian, kami berharap Danantara dapat menyalurkan program CSR untuk membantu. Kementerian PU membangun flyover dan underpass, sedangkan Kementerian Perhubungan melakukan koordinasi sekaligus mendorong peningkatan teknologi persinyalan. Mudah-mudahan seluruh program ini dapat dilaksanakan secara terencana dan berkelanjutan," ujarnya.

Baca Juga: KA Tambahan Lebaran Berhenti di Stasiun Jatinegara, Alternatif Mudik Lebih Praktis dari Jakarta Timur

Hamka juga meminta agar pemerintah menyusun peta jalan (road map) penyelesaian perlintasan sebidang, baik berdasarkan capaian tiga tahun terakhir maupun rencana lima tahun ke depan.

"Kami meminta ada road map penyelesaian perlintasan sebidang. Karena persoalan inilah yang sering menyebabkan kecelakaan dengan korban yang besar. Kami tidak ingin kejadian seperti itu terulang lagi," katanya.

Terkait Kota Bogor, Hamka menyebut sejumlah titik perlintasan sebidang menjadi prioritas penanganan, termasuk kawasan Batutulis yang dinilai masih memerlukan perbaikan infrastruktur.