BOGOR, CEKLISSATU - Komisioner Bawaslu Kabupaten Bogor Divisi Pengawasan dan Hubungan Antarlembaga, Burhanudin, memaparkan sejumlah tantangan yang akan dihadapi di Pemilu 2024. Di antaranya money politik atau politik uang.

Burhan menyebut, persoalan ini masih terus berulang setiap pesta demokrasi berlangsung.

Bahayanya, kata dia, politik uang seperti sudah menjadi tradisi atau dianggap biasa. Cara curang ini mencederai cita-cita pemilu yang jujur dan adil.

"Ada juga politik transaksional lainnya yang mesti jadi perhatian, seperti mahar politik untuk calon-calon yang ingin maju," kata Burhan, Minggu (22/5/22).

Kedua, lanjutnya, yakni politik identitas. Isu ini belakangan masih selalu dihembuskan agar bisa mendulang suara. Padahal, politik identitas jelas berbahaya karena mengancam persatuan.

Ketiga soal netralitas ASN. Dalam setiap momentum pemilu pasti terjadi. Karena biasanya ASN ini ada dua tipe; ada yang lurus melaksanakan tugas, ada juga yang politik. Biasanya yang ingin berkarir cepat ikut dalam ruang politik praktis.

"Ini cukup rawan terjadi. Ketika dimobolisasi misalnya, ada kemungkinan menggunakan anggaran untuk kepentingan politik," ungkapnya.

Keempat netralitas penyelenggara pemilu. Lembaga pemilu seperti Bawaslu dan KPU harus juga diawasi untuk menjaga hasil pemilu yang berkualitas.

"Integritas penyelenggara juga amat penting. Sehingga, hasil pemilu punya legitimasi yang kuat, melahirkan pemimpin berkualitas. Ini hanya beberapa yang umum, banyak juga tantangan lain yang mesti kita antisipasi bersama sedini mungkin," tutur Burhan.

Sementara, Ketua Bawaslu Kabupaten Bogor, Irvan Firmansyah

mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam mengawasi jalannya Pemilu 2024.

Apalagi, kata dia, Kabupaten Bogor menjadi wilayah dengan jumlah pemilih terbanyak untuk tingkat kota/kabupaten se-Indonesia. Bahkan, jumlah pemilihnya lebih besar dari beberapa provinsi seperti di wilayah Timur.

"Saat ini Daftar Pemilih Tetap (DPT) Berkelanjutan saja sudah masuk di angka sekitar 3,4 juta jiwa. Di pemilu sebelumnya saja kita punya sekitar 15 ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS). Ini terbesar se-Indonesia," kata Irvan.