BOGOR, CEKLISSATU - Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di Kabupaten Bogor akan digelar pada tahun 2023 mendatang. Nantinya, sebanyak 36 desa di 26 Kecamatan di Kabupaten Bogor dengan total 636 TPS akan menggelar Pilkades serentak pada 12 Maret 2023 mendatang

“Kabupaten Bogor sudah menetapkan sebanyak 636 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 36 desa, dengan hak pilih kita ada di atas 312 ribu,” ungkap Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) Kabupaten Bogor, Renaldi Yushab Fiansyah usai rapat koordinasi Pilkades serentak gelombang II di Babakan Madang Rabu 21 Desember 2022

Hingga saat ini, kata dia, tahapan pencalonan calon peserta Pilkades sudah memasuki masa perpanjangan pendaftaran, serta verifikasi dan pemberkasan sebagai syarat para bakal calon.

"Hingga hari ini, sudah ada 150 calon kepala desa (kades) yang telah mengambil berkas pendaftaran. Beberapa di antaranya sudah mengembalikan ke panitia," pungkasnya.

Baca Juga : KPU Luruskan Tuduhan PPK Titipan Parpol

Pihaknya pun terus melakukan sosialisasi kepada panitia pilkades untuk melaksanakan semua tahapan, termasuk pembagian TPS di setiap desa. 

"Untuk penetapan bakal calon akan diumumkan pada Januari 2023," singkatnya

Nantinya, pihaknya pun akan melibatkan panitia tingkat kecamatan hingga pihak lainnya untuk melakukan pengawasan demi meminimalisir terjadinya kecurangan dan juga agar menjaga kondusifitas saat penyelenggaraan pesta demokrasi tingkat desa itu.

"Kita berharap panitia Pilkades tingkat Kabupaten Bogor terus melakukan pembinaan dan bimbingan karena Pilkades tahun depan itu bersamaan waktunya dengan kegiatan Pemilu,” tandasnya

Sementara itu, Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan berharap pelaksanaan Pilkades Serentak 2023 dapat berjalan kondusif dan aman. Ia pun meminta peran serta dari masyarakat untuk turut serta mengawasi jalannya pilkades agar jujur dan adil tanpa adanya kecurangan.

"Ada peraturan bupati yang mengatur pengawasan Pilkades, Kalau memang ketahuan dan terlaporkan bisa diusut misal money politic, karena di dalam Perbup tidak boleh,” ujarnya

Dia pun meminta kepada seluruh panitia untuk memverifikasi administrasi bakal calon kepala desa dengan teliti

“Tertib administrasi, ditelusuri ijazahnya, di mana lulusnya, panitia jangan lengah,” tegasnya.