BOGOR, CEKLISSATU - Temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Bogor tahun 2021 yang belum diselesaikan hingga saat ini menjadi perhatian dan mulai dilirik Kejaksaan Negeri (Kejari) Bogor.

"Nanti ada tindak lanjut dan pendalaman atas temuan tersebut di dinas-dinas," ucap Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Bogor, Sigit Prabawa Nugraha saat ditemui CeklisSatu.com pada Rabu, 3 Agustus 2022.

Kendati demikian, secara resmi belum ada laporan BPK terhadap temuan kelebihan pembayaran di 5 mega proyek tersebut. "Laporan resmi dari BPK belum ada. Kalau informasi sekilas sudah tahu, hanya secara resmi memang belum," ungkapnya.

Sementara itu, temuan BPK di 5 mega proyek yang mengalami kelebihan pembayaran menjadi sorotan dari sejumlah pengamat. Bahkan, pengamat menilai ada kejanggalan. Sebab, kelebihan pembayaran sampai ada di 5 mega proyek tersebut.

"Kok agak janggal. Walaupun kelebihan pembayaran lazim terjadi dalam sebuah proyek. Namun kalau sampai 5 proyek itu, saya pikir sudah tidak lazim," ucap Pengamat Kebijakan Publik, Yusfitriadi kepada CeklisSatu.com.

Baca Juga : 5 Megaproyek Kelebihan Bayar, Pengamat Sebut Tak Lazim dan Janggal

Menurut Yusfitriadi, adanya temuan ini sudah bisa dipastikan ada beberapa pihak yang tidak berperan dalam fenomena kelebihan pembayaran tersebut. 

Diantaranya, lanjut Yusfitriadi, temuan ini bisa terjadi karena perencanaan yang tidak serius. Karena, jika perencanaannya sudah matang, kelebihan pembayaran tidak perlu terjadi. Apalagi, dalam perencanaan tersebut sudah jelas skema pembayaran sebuah proyek. 

"Lalu, tidak jalannya peran pengawasan. Inspektorat yang bertugas mengawasi dan memonitoring semua proyek seharusnya sudah mengetahui sejak awal jika terjadi kelebihan pembayaran. Tidak lantas diketahui dalam pemeriksaan oleh BPK," jelasnya.

Kemudian, profesionalitas rekanan. Karena skema pembayaran sebuah proyek juga atas persetujuan para pihak, maka seharusnya pihak rekanan memahami betul ada kelebihan pembayaran. Jangan sampai kelebihan pembayaran tersebut baru diketahui setelah adanya pemeriksaan BPK. 

"Selanjutnya, saya sih berharap bukan hanya rekanan harus mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut, namun juga harus diproses sampai menemukan faktor utama mengapa harus ada kelebihan pembayaran pada 5 mega proyek tersebut," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, lima megaproyek yang mengalami kelebihan pembayaran di antaranya kegiatan pembangunan Gedung Perpustakaan Daerah Kota Bogor, Alun-alun Kota Bogor, Sekolah Satu Atap, Masjid Agung serta penataan Kawasan Surya Kencana (Surken). 

Lima proyek pembangunan tersebut dilakukan pada tahun anggaran 2021 dengan rincian kelebihan pembayaran pada proyek Gedung Perpustakaan Daerah Kota Bogor senilai Rp600 juta, pembangunan Alun-alun Kota Bogor senilai Rp416 juta.

Kemudian, pembangunan Sekolah Satu Atap SD dan SMP senilai Rp170 jutaan, pembangunan penataan Jalan Suryakencana senilai Rp600 juta dan pembangunan Masjid Agung senilai Rp150 juta.

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS