BOGOR, CEKLISSATU - Memasuki reses masa sidang kedua tahun 2023, para anggota legislatif kembali terjun menemui konsituennya seperti yang dilakukan anggota DPRD Kota Bogor, Devie Prihartini Sultani di RT 01 RW 06, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.

Disana, politisi dari partai NasDem ini menerima berbagai aspirasi masyarakat seperti adanya TPT (Tembok Penahan Tanah) yang mengalami ambruk yang belum di perbaiki selama 8 tahun.

"Aspirasi di reses masih seputar kebutuhan masyarakat yaitu BPJS Kesehatan, Ijazah, masalah DTKS, ada juga laporan masyarakat selama ini mereka mendapat bantuan untuk PIP tapi tiba-tiba diputus," ucap DPS sapaan karibnya, belum lama ini.

Terkait banyaknya permasalahan ditengah masyarakat yang tidak lagi menerima bantuan dari pemerintah, sekretaris komisi IV ini mengaku bahwa pihaknya sudah melakukan rapat dengan bagian kemas se-kota Bogor dan komisi IV meminta untuk memasukan kembali data yang pernah memerima bantuan ke data DTKS.

Baca Juga : Pemerintah Bakal Setop Ekspor Tembaga pada Juli 2023

"Tadi di hadiri dari Dinas Sosial (Dinsos), kelurahan, RT dan RW. Insya allah kita bisa bersinergi dengan baik sehingga apa yang menjadi keluhan masyarakat bisa kita realisasikan," ungkapnya.

DPS menyebut permasalahan masyarakat yang tidak lagi mendapat bantuan dari pemerintah karena adanya kesalahan administrasi seperti KK (kartu keluarga) belum terupdate, KK belum berbarcode, dan NIK di KTP yang berbeda.

"Makanya ini harus terus disosialisasikan, pihak kelurahan, kecamatan tidak boleh cape untuk terus memberikan informasi kepada masyarakat bahwasanya KK itu harus seperti apa, NIK harus sesuai, kalau tidak sesuai dengan sistem yang kita buat dia (KK/NIK) tidak akan terbaca," jelasnya.

Selain itu, warga juga meminta kepada DPS soal TPT (Tembok Penahan Tanah) yang ambruk sejak tahun 2015 yang tak kunjung diperbaiki. "Saya berharap ini bukan hanya sekedar datang dan mengukur tapi merealisasikan keinginan warga yang sudah delapan tahun belum terealisasi," ujarnya.

Kendati demikian, DPS mengaku bahwa dirinya akan mengawal perbaikan TPT tersebut ke Disperumkim dan dinas terkait.

"Permasalah ini sangat urgent di Pasir Jaya, karena disini banyak masyarakat tinggal di bantaran sungai, maka TPT itu menjadi hal yang paling penting. Jangan tunggu ada korban, Bappeda harus segera melihat skala prioritas dimana pembangunan itu harus meniktik beratkan kepada kepentingan masyarakat," katanya.