INDRAMAYU, CEKLISSATU.COM – DPRD Jabar meninjau langsung pelaksanaan Pilkades Hybrid serentak di Kabupaten Indramayu.

Pilkades Hybrid di Indramayu menjadi daerah pertama menerapkan dalam proses pemungutan suara. 

Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono mengatakan, inovasi Pilkades hybrid itu merupakan bagian dari kegiatan Citra Bakti DPRD Jabar untuk memastikan implementasi pelayanan pemerintahan berjalan efektif dan efisien.

Baca Juga: Pilkades: Plt Bupati Bogor Gunakan Hak Pilihnya di Desa Leuwiliang Cisarua

“Sistem ini tetap menjaga asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, namun menghadirkan efisiensi yang sangat signifikan. Jika satu TPS biasanya membutuhkan anggaran Rp25 juta, kini hanya Rp4 juta. Ini efisiensi lebih dari 80%,” kata Ono Surono, Rabu (10/12/2025).

Ono menambahkan, keberhasilan pilot project itu diharapkan dapat menjadi model penyelenggaraan Pilkades hybrid di seluruh Jawa Barat.

“Jika berhasil, sistem digital ini bisa diterapkan di seluruh desa pada Pilkades berikutnya. Ini langkah maju bagi tata kelola pemerintahan desa,” tambahnya.

Baca Juga: Pilkades Serentak, Plt Bupati Bogor: Cakades dan Timses Jangan Jadi Provokatif 

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Jawa Barat, Mochamad Ade Afriandi menjelaskan, pelaksanaan Pilkades Hybrid di Indramayu merupakan pilot project untuk transformasi digital dalam pemilihan kepala desa.

Ia menegaskan, pemilihan secara digital tidak hanya memindahkan surat suara ke perangkat elektronik, tetapi juga mengubah seluruh alur pengambilan dan penghitungan suara agar lebih cepat dan akurat.

“Pemilih tetap datang ke TPS, namun proses memilih dilakukan melalui perangkat elektronik. Begitu warga memilih, suara langsung terekam dan terhitung otomatis dalam system,” bebernya.

Baca Juga: Cegah Konflik, Polisi Sebar 1.096 Personel saat Pilkades di Bogor

Ia juga menambahkan, sosialisasi dan pelatihan dilakukan selama dua bulan agar perangkat desa, penyelenggara, dan masyarakat mampu beradaptasi dengan sistem baru ini.

“Kami melakukan sosialisasi melalui media sosial, pertemuan langsung, hingga pelatihan teknis empat kali. Hasilnya, masyarakat cukup cepat memahami mekanisme baru ini,” ucapnya.