“Sistem pangan yang berkelanjutan harus mampu mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang serta melibatkan kolaborasi lintas pemangku kepentingan,” jelasnya.

Ia juga menguraikan sejumlah tantangan sistem pangan di Kota Bandung, di antaranya alih fungsi lahan pertanian yang berdampak pada krisis ruang produksi, keterbatasan akses lahan bagi petani urban, rendahnya regenerasi petani dan partisipasi pemuda, serta tingginya angka food waste yang belum didukung oleh sistem ekonomi sirkular yang kuat. Kondisi tersebut menuntut kehadiran kebijakan berbasis data yang mampu menjawab persoalan secara kontekstual dan berkelanjutan.

Baca Juga: Dosen FISIP Unida Bantu Fasilitasi Pengembangan dan Pemetaan Potensi Usaha di Desa Bojongrangkas Kecamatan Ciampea

Lebih lanjut, Priyanka Puteri Ariffia, S.T., M.Si menyontohkan implementasi kebijakan berbasis data, yakni Program Buruan Sae (Sehat, Alami, Ekonomis) yang dikembangkan Pemerintah Kota Bandung sebagai program pertanian perkotaan terintegrasi.

“Program ini memadukan berbagai komponen pertanian, seperti sayuran, buah, perikanan, peternakan skala kecil, tanaman obat keluarga, pengolahan hasil pertanian, hingga pengelolaan sampah organik. Berdasarkan data DKPP Kota Bandung tahun 2025, Program Buruan Sae telah melibatkan ratusan kelompok yang tersebar di seluruh kecamatan dan menjadi bagian dari rencana aksi prioritas Wali Kota Bandung,” ungkapnya.