Sementara 11 sekolah lainnya menggunakan fasilitas yang disiapkan pemerintah daerah.

Menariknya, fasilitas tersebut tidak harus berupa gedung sekolah baru. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan aset yang sudah tersedia, seperti Balai Latihan Kerja (BLK), sekolah yang sudah selesai dibangun tetapi belum digunakan, maupun bekas kantor pemerintahan yang sudah tidak terpakai.

Dengan pola tersebut, pemerintah dapat mempercepat pembukaan SNT tanpa harus menunggu pembangunan gedung baru selesai seluruhnya.

Program SNT pun mulai memperlihatkan wajah barunya: jumlah siswa dibatasi, guru diseleksi ketat, pendidikan digratiskan, dan kurikulum nasional diperkuat dengan kemampuan bahasa, akademik, olahraga hingga teknologi.

Pemerintah berharap konsep ini menjadi salah satu pintu untuk memperluas akses pendidikan berkualitas sekaligus mencetak lulusan yang mampu bersaing, baik di tingkat nasional maupun internasional.