Kembali Kepada Fitrah Demokrasi

M. Agung Friday, 28 Mar 2025 - 12:30 WIB

BOGOR, CEKLISSATU -- Ramadan merupakan bulan yang sangat signifikan dalam agama Islam, di mana di dalamnya terdapat perintah untuk berpuasa, yaitu menahan diri dari untuk tidak melakukan hal hal yang merugikan diri dan keadaan.

Puasa, dalam konteks ini, bukan hanya sekadar aktivitas fisik, tetapi juga sebagai suatu bentuk refleksi diri dan evaluasi terhadap segala hal yang telah, sedang, dan akan dilakukan.

Pertanyaan yang muncul adalah, apakah tindakan yang telah dilakukan sesuai dengan harapan atau tidak? Apakah tindakan yang sedang dijalankan membawa hasil yang diinginkan, atau malah sebaliknya?

Makna dari menahan diri melalui puasa juga dapat dipahami sebagai usaha untuk mengembalikan keadaan diri seseorang kepada tujuan asal keberadaannya.

Dengan demikian, Idulfitri dapat dimaknai sebagai momen untuk mengembalikan diri kepada tujuan sejati, setelah menjalani proses introspeksi yang mendalam.

Salah satu idiom yang sering dikaitkan dengan prinsip demokrasi adalah "dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat". Meskipun idiom ini terdengar sangat indah dan penuh makna, kenyataannya sering kali terdapat perbedaan yang signifikan antara janji demokrasi tersebut dengan kenyataan yang dirasakan oleh masyarakat.

Pertanyaan yang relevan untuk diajukan adalah, apakah demokrasi yang dijalankan mampu memenuhi janjinya untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat? Fakta yang ada menunjukkan bahwa demokrasi yang dijalankan saat ini seringkali tidak sesuai dengan harapan masyarakat.

Dalam praktiknya, demokrasi yang ada saat ini cenderung berjalan dengan cara yang tidak terorganisir, penuh manipulasi, serta sering kali dijalankan dengan cara yang tidak jujur dan penuh kepentingan pribadi.

Banyak tindakan yang dilakukan tidak lagi berlandaskan pada prinsip-prinsip demokrasi yang sehat, tetapi lebih kepada pemenuhan ambisi politik segelintir orang.

Demokrasi yang seharusnya menjadi sarana untuk mencapai kesejahteraan rakyat kini justru dipergunakan oleh mereka yang memiliki kepentingan pribadi untuk memaksakan kehendak mereka.

Oleh karena itu, untuk mengembalikan demokrasi kepada fitrahnya, kita perlu menghentikan peran serta mereka yang telah menyalahgunakan sistem ini.

Tindakan yang dapat diambil adalah dengan menahan nafsu politik mereka, agar demokrasi kembali kepada tujuan sejatinya: "dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat."

Saat ini, fitrah demokrasi telah dibajak oleh kelompok-kelompok yang memiliki kepentingan politik pribadi dan kelompoknya, yang mengubah prinsip tersebut menjadi: "dari rakyat, oleh mereka, dan untuk mereka."

Mereka yang kini mengendalikan demokrasi lebih berfokus pada kepentingan pribadi mereka ketimbang tujuan mulia demokrasi itu sendiri.

Sebagai rakyat, kita memiliki tugas untuk menahan laju pergeseran demokrasi ini dan berusaha mengembalikannya kepada prinsip dasar yang benar.

Dalam struktur kekuasaan, rakyat adalah pemilik kedaulatan yang sejati, karena tanpa adanya rakyat, kekuasaan tidak dapat ada. Rakyat juga merupakan sumber legitimasi yang utama bagi setiap kekuasaan, dan legitimasi ini akan sangat menentukan keberlangsungan atau kehancuran suatu kekuasaan.

Namun, yang sangat disayangkan adalah kenyataan bahwa kesadaran sebagian besar masyarakat kita masih tertutup, sehingga mereka tidak menyadari bahwa mereka adalah pemilik kedaulatan tersebut.

Tanpa kesadaran ini, banyak dari mereka justru menjadi pendukung kekuasaan yang menyimpang. Kebodohan ini tentu akan merugikan diri mereka sendiri dan juga masyarakat secara keseluruhan.

Di sisi lain, ada sebagian kecil masyarakat yang mulai menyadari masalah ini, dan mereka mulai menyalahkan keadaan atas kesulitan yang timbul. Meskipun demikian, mereka belum memiliki solusi konkret untuk mengatasi masalah tersebut. Demonstrasi sering kali menjadi pilihan untuk mengekspresikan ketidaksetujuan terhadap kondisi yang ada.

Pada akhirnya, kita tengah menunggu lahirnya masyarakat yang lebih terbuka, yang mampu menawarkan solusi praktis untuk mengembalikan demokrasi kepada fitrahnya. Solusi yang diperlukan bukan hanya bersifat teoritis, tetapi lebih kepada tindakan nyata yang dapat diimplementasikan untuk memperbaiki keadaan demokrasi yang telah menyimpang.