Pertama, Devisa dan jumlah wisatawan masih kalah dari negara tetangga.
Kedua, Potensi alam dan budaya banyak yang mengalami kerusakan.
Ketiga, Manfaat pariwisata lebih banyak dinikmati kelompok menengah-atas, sementara masyarakat kecil tertinggal.
 
Prof. Ricky menilai pengembangan pariwisata harus bergeser dari sekadar membangun fasilitas untuk turis menuju pembangunan yang berpihak pada masyarakat lokal. Ia juga menekankan pentingnya peran sektor swasta sebagai inkubator bisnis komunal. Salah satu contoh yang ia sebut adalah Eiger Adventure Land. 

Baca Juga: Perkuat Pengamanan Pariwisata, BaharKam Polri Beri Bimbingan Teknis kepada Polres Jajaran di Sumut

“Indonesia hanya punya sedikit pengusaha wisata menengah-atas yang konsisten mengembangkan ekowisata. Eiger adalah salah satunya, dan semestinya didukung penuh pemerintah,” katanya.

Sebaliknya, ia mengkritik praktik penyegelan dan pencabutan izin usaha wisata di sejumlah daerah yang dinilai merugikan banyak pihak. 

“Pola hentikan dan bongkar adalah bentuk arogansi jabatan yang secara hukum tidak dibenarkan, serta secara sosial-ekonomi sangat merugikan masyarakat luas dan juga negara,” ujarnya.

Baca Juga: Bandung Terhubung Lagi: Reaktivasi Bandara Husein Sastranegara Dorong Ekonomi dan Pariwisata Lokal

Sebagai jalan keluar, Prof. Ricky menawarkan beberapa langkah: academic reengineering di bidang pariwisata, pergeseran paradigma pembangunan, serta dukungan regulasi yang ramah bagi masyarakat dan dunia usaha.