BOGOR, CEKLISSATU – Ratusan buruh dari berbagai elemen kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan gerbang gedung Pemerintah Kabupaten Bogor, Selasa (23/7/2024). Para orator sejak siang bergantian menyampaikan sejumlah tuntutan dalam orasinya.
Penanggung Jawab Aksi yang juga Ketua DPC FSKEP Kabupaten Bogor, Mujimin menyebutkan bahwa tuntutan aksi hari ini adalah tolak program Tapera.
"Kami minta kepada Pj Bupati Bogor mempunyai suara yang sama, yaitu menolak program Tapera. Karena Tapera ini sungguh menyengsarakan rakyat Indonesia, terutama buruh,” ungkap Mujimin kepada ceklissatu.com, Selasa (23/7/2024).
Baca Juga : Ribuan Personel Polisi Siaga Amankan Aksi Unjuk Rasa Tolak Tapera di Patung Kuda dan Kemenkeu
Para buruh juga mendesak dicabutnya Undang-Undang (UU) Omnibus Law. Mujimin mengatakan, UU Omnibus Law sudah banyak memakan korban, terutama generasi pekerja ke depan sudah tidak ada lagi status pekerja tetap.
“Yang ada adalah pekerja outsourching, harian, dan Borongan. Sehingga masa depan buruh kedepannya sepertinya sudah tidak dihargai lagi oleh para pengusaha,” ucap Mujimin.
Kemudian, para buruh juga menyampaikan tuntutan terkait masih maraknya judi online. Mujimin menilai, judi online sudah banyak memakan korban, terutama buruh.
“Kami prihatin masih adanya judi online. Sebenarnya lebih simple, presiden tinggal menginstruksikan kepada menterinya agar situs (yang mengandung judi online) tersebut ditutup,” tegas Mujimin.
Baca Juga : Hari Buruh Internasional 2024, BPJS Ketenagakerjaan DKI Jakarta Sebut Pentingnya Pekerja Terlindungi
Walaupun, lanjut Mujimin, dari pemerintah saat ini sedang gencar adanya Satgas Cyber yang akan memberantas judi online.
“Untuk apa hanya menghabiskan dana negara, tetapi fungsinya tidak akan bisa memberikan dampak yang positif buat warga Indonesia. Intinya adalah matikan situs judi online, hentikan segala aktivitas para penjudi,” tutur Mujimin.
Sementara itu, saat ditanya terkait masalah impor, Mujimin mengatakan, harus ada ketegasan dari pemerintah, karena sudah banyak korban, terutama garmen.
“Karena perusahaannya sangat sedikit sekali mendapatkan order-order, karena kalah persaingan. Harga jual dari impor itu sendiri dipermudah, pajaknya diperkecil sehingga barang itu membeludak di Indonesia, dan mengalahkan segala produk yang ada. Ini akan memberangus masa depan teman-teman dari para pedagang,” bebernya.
Kemudian kata Mujimin, terkait Sekretaris Bersama (Sekber) itu adalah yang pernah disampaikan oleh Pj Bupati akan diberikan kepada teman-teman buruh.
“Tetapi sampai saat ini tidak ada sama sekali tindak lanjutnya,” pungkasnya.
Comment