BOGOR, CEKLISSATU - Pemprov Jawa Barat dan Pemkab Bogor masih berupaya mencari solusi permasalahan lalu lintas di Kecamatan Parungpanjang Namun, persoalan semrawutnya lalu lintas di kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Tangerang Selatan (Tangsel) itu masih menjadi sorotan masyarakat setempat.
Salah satu tokoh masyarakat Parungpanjang Egi Gunadi Wibawa menilai, persoalan Parungpanjang ini memang merupakan tantangan bagi Pemkab Bogor.
Terlebih lagi, potensi ekonomi di bidang tambang khususnya di wilayah barat Kabupaten Bogor masih sangat besar dan masih bisa dieksplorasi hingga puluhan tahun ke depan.
Baca Juga : Bangun Kantong Parkir, Pemkab Bogor Turunkan Alat Berat di Parungpanjang
“Masalahnya akses angkutan hasil tambang ini masih berdampingan dengan akses jalan umum yang digunakan masyarakat dan kendaraan umum lainnya. Apalagi kondisi jalannya bisa dibilang tidak bisa menopang potensi ekonomi tambang ini,” ungkap Egi Gunadi kepada Ceklissatu.com, Selasa, (19/12/2023)
Pria yang pernah menjadi anggota DPRD Kabupaten Bogor periode 2014-2019 itupun melihat, upaya pemerintah dan juga masyarakat khususnya di Parungpanjang untuk antisipasi transporter ini sudah cukup maksimal.
“Ketika saya masih berada di legislatif, sudah ada upaya komunikasi antara pemerintah mulai dari desa, kecamatan, kabupaten hingga provinsi untuk mencari solusinya bersama dengan para pengusaha tambang,” kata Egi.
Menurutnya, kata kunci sebenarnya adalah upaya untuk menyiapkan infrastruktur potensi tambang di barat Kabupaten Bogor ini bisa berjalan lancar. Terlebih lagi Gubernur Jawa Barat ketika itu, yakni Ridwan Kamil sudah berupaya dengan memulai pembangunan jalan khusus tambang.
“Tapi, untuk bisa dipahami harus ada komunikasi juga antara Pemprov Jawa Barat dan juga Banten mencari jalan kesepakatan untuk mengatasi permasalahan di Parungpanjang ini,” tuturnya.
Pria asli Parungpanjang itu pun mengharapkan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian PUPR dan juga Presiden Republik Indonesia turun tangan untuk menyiapkan akses khusus dan melanjutkan proyek pembangunan jalan tambang. Sehingga, angkutan tambang tidak lagi melintas di akses jalan umum yang dilalui masyarakat umum.
“Pembatasan jam operasional sendiri menurut saya tidak menyelesaikan masalah. Karena kebutuhan ekonomi tambang ini cukup tinggi, sehingga memang sudah seharusnya adanya jalan tambang. Apalagi jika anggaran dan juga investor sudah ada yang siap membangun infrastruktur jalan khusus ini. Saya melihat tidak membutuhkan waktu yang lama agar bisa terealisasi,” tukasnya.
“Sehingga, masyarakat umum bisa terlindungi dari kecelakaan dan juga masyarakat yang mencari rejeki di bidang tambang itu bisa terakomodir dengan baik,” sambungnya.
Comment