BOGOR, CEKLISSATU - Dunia pendidikan di jenjang Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) Kota Bogor dihebohkan dengan maraknya dugaan pungutan liar (pungli) berkedok sumbangan yang dipatok per siswa mencapai Rp3 juta per tahun.

Hal itu terungkap lantaran banyak orang tua siswa yang merasa keberatan dengan sumbangan yang dipatok tersebut. Misal, di SMKN 3 Bogor yang berlokasi di Jalan Padjajaran, Kecamatan Bogor Utara, Kota Bogor.

Adapun sumbangan itu diklaim untuk memenuhi 8 standar pendidikan yang ada di SMKN 3 Bogor. Di mana, kebutuhan anggaran untuk memenuhi program itu mencapai Rp4 miliar. 

Baca Juga : Meski Kasusnya Tak Ditemukan, Pemkab Bogor Minta Masyarakat Jeli Saat Beli Beras

Sementara, anggaran tersebut tidak dicover oleh dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Hal ini pun memicu aksi protes alias keberatan dari sejumlah orangtua siswa karena diminta sumbangan senilai Rp3 juta pertahun. 

Salah satu orangtua siswa yang enggan disebutkan namanya mengaku keberatan dengan adanya sumbangan yang dipatok sebesar Rp3 juta oleh Komite SMKN 3 Bogor.

Atas itu, pihaknya mengajukan keringanan ke Komite Sekolah terkait dengan adanya sumbangan tersebut. "Ya kalau saya sih keberatan. Karena kan di kelas sebelumnya juga ada sumbangan juga yang belum dilunasin," kata ibu dari anak yang bersekolah di SMKN 3 Bogor itu. 

"Ini tiba-tiba ada lagi sumbangan di kelas berikutnya," tambahnya kepada Ceklissatu.com.

Sementara itu, berdasarkan informasi yang dihimpun, rincian sumbangan Rp3 juta itu ditetapkan berdasarkan dalam rencana kerja dan anggaran sekolah (RKAS), dengan rincian yakni pengembangan standar isi Rp97.118 pengembangan standar proses, pengembangan standar proses Rp1.186.660, pengembangan standar kelulusan Rp405.885.

Kemudian, pengembangan standar sarana dan prasarana Rp776.364, pengembangan standar pengelolaan Rp57.393, pengembangan standar pembiayaan Rp164.907.

Lalu, standar tenaga pendidik dan kependidikan Rp233.772, terakhir untuk pengembangan dan implementasi sistem penilaian Rp84.258.

Selain sumbangan, ada juga tabungan yang dibebankan kepada para siswa. Di mana, tabungan ini diperuntukan untuk kegiatan akhir tahun sebesar Rp2,1 juta dengan rincian Rp1,5 juta untuk fild trip ke Jogjakarta, Rp500 ribu untuk wisuda, dan Rp100 ribu untuk ujian TOIEC.

Menanggapi hal itu, Ketua Komite Sekolah SMKN 3 Bogor, Widi Astuti membantah rincian tersebut dikeluarkan oleh jajarannua. Menurut dia, rincian anggaran tersebut mungkin dikeluarkan oleh Kordinator Kelas (Korlas).

"Komite tidak pernah membuat rincian, ini (surat edaran) Korlas, itu idenya Korlas karena kami bekerjasama dan kami punya grup, dan Korlas sangat mendukung," kata Widi Astuti saat dikonfirmasi wartawan, Senin 16 Oktober 2023.

Namun demikian, Widi Astuti tak membantah jika ada sumbangan terkait dengan pemenuhan kebutuhan sekolah yang tidak tercover dari bantuan operasional sekolah (BOS) untuk tahun pelajaran 2023-2024. 

"(Kebutuhan) untuk praktik, ekstrakurikuler, praktik hanya sebagian karena yang dari pemerintah hanya operasional saja," ucap dia.

Dirinya juga memastikan Komite Sekolah SMKN 3 Bogor tidak mematok sumbangan sama sekali, melainkan berdasarkan hasil musyawarah dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS). 

"Para orangtua memberikan komentar di 
grup positif, (yang protes) itu orang tua yang tidak ikut rapat dan tidak tahu. Kalau pun tidak sanggup seharusnya bilang sama komite, dan disini banyak yang meminta pembebasan biaya," ungkap Widi Astuti.

Saat ini, sudah banyak orangtua siswa yang mengajukan keringanan bahkan penghapusan biaya sumbangan dengan syarat masuk kategori afirmasi, anak yatim piatu, dan anak tidak mampu.

"(Untuk) siswa afirmasi bisa dikurangi jadi Rp2 juta, kalau anak yatim Rp1,5 juta, dan kalau tidak mampu dibebaskan. Dan yang meminta dibebaskan biaya sudah banyak," terang dia.

Saat ditanya mengapa tidak dipungut seiklasnya, Widi Astuti mengaku jika seperti itu ada kekhawatiran korlas yang tidak tercapai kebutuhan biayanya.

"Kalau misalnya seikhlasnya, kan dari orangtua ada yang ngasih Rp10 ribu, ada yang kasih Rp50 ribu, Korlas tidak mau seperti itu. Bagaimana prestasi anak kita, bagaimana kompetensi anak kita sedangkan notabenya anak kita butuh biaya," ungkap dia.

"Sedangkan dana BOS tidak mencukupi untuk semuanya, orangtua sudah paham semua, kalau dulu ada SPP tidak berisik, kalau sekarang kesulitan untuk bisa berjalan semua kegiatan," ujar Widi Astuti.

Ditempat yang sama, Kepala Sekolah SMKN 3 Bogor, Tatang Komarudin mengaku jika sumbangan tersebut merupakan ranahnya komite.

"Terkait pungutan tidak kami lakukan, adapun kekurangan pembiayaan operasional dalam rangka peningkatan mutu kualitas yang tidak tercover anggaran pemerintah," kata dia.

Dari hasil RKAS, pihak sekolah menyusun kebutuhan anggaran untuk disampaikan kepada komite, dengan kebutuhan sekitar Rp4 Miliar per tahun.