JAKARTA, CEKLISSATU – Seorang Warga Negara Indonesia (WNI) asal Jakarta Selatan (Jaksel) berinisial SA (27) diduga telah disekap dan dianiaya di Myanmar ketika berencana pergi ke Thailand untuk mencari kerja.

Ketua DPR RI, Puan Maharani meminta pemerintah bersama apparat keamanan segera menyelamatkan WNI tersebut.

“Pemerintah bersama pihak kepolisian dan instansi terkait harus segera menyelamatkan warga kita yang disandera di Myanmar. Keselamatan korban harus menjadi prioritas,” ungkap Puan Maharani kepada wartawan, seperti dikutip, Rabu (14/8/2024).

Kasus tersebut berawal dari laporan keluarga korban ke Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri.

Baca Juga : Calvin Verdonk Sudah Resmi WNI Erick Thohir, Ini Kerja Keras Semua Pihak

Korban SA, diketahui diajak temannya untuk bekerja di Thailand dengan iming-iming gasji sebesar USD 10.000 atau sekitar Rp150 juta.

Terbujuk dengan gaji besar tersebut, SA dan temannya akhirnya berangkat ke Thailand pada 11 Juli 2024.

Kemudian, di Bangkok Thailand keduanya sempat bertemu dengan empat orang warga keturunan India, dan ikut dalam satu mobil.

Tetapi, di pertengahan perjalanan SA dan R berpisah. SA dibawa ke Myanmar dan diduga telah menjadi korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Baca Juga : Delapan WNI Masih Berada di Gaza, Setelah Serangan Israel ke Rafah

Laporan keluarga kemudian ditindaklanjuti oleh Satgas TPPO Bareskrim. Dimana pihak Kementerian Luar Negeri RI juga telah berkoordinasi dengan otoritas Myanmar.

Atas kejadian ini, Puan Maharani berharap agar korban dapat segera dievakuasi. Karena SA disekap di wilayah Myawaddy yang sulit dijangkau, dan dikuasai kelompok bersenjata.

“Ini harus menjadi perhatian serius, karena kondisi dan situasinya cukup membahayakan,” ujar Puan Maharani. 

“Kerja sama dengan Pemerintah dan otoritas keamanan Myanmar harus dioptimalkan agar korban dapat segera dievakuasi,” tambahnya.

Selain itu lanjut Puan Maharani, kasus TPPO seperti ini sudah sering terjadi dan menimpa banyak WNI

Maka itu, Puan meminta Pemerintah untuk serius menangani kejahatan perdagangan orang yang seringkali berulang.

"Kasus TPPO ini kan seperti gunung es, satu yang terlihat tapi sebenarnya sudah banyak yang menjadi korban," tandasnya.

Mantan Menko PMK itu pun mendorong pemerintah dan kepolisian untuk segera mencari jalan keluar agar kasus TPPO seperti ini tidak terulang kembali. 

Menurut Puan, perlu ada evaluasi dari pemerintah untuk mencari akar masalah dari kejahatan TPPO.