JAKARTA, CEKLISSATU —Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris menyampaikan tujuh rekomendasi strategis dalam forum dialog “Membangun Jakarta: Sinergi Pusat dan Daerah Menuju Era Baru Jakarta” yang digelar di Gedung DPRD Provinsi DKI Jakarta, Kamis (30/7). 

Hadir dalam forum ini Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Suhud Alynudin, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Anggota DPR RI dan DPD RI Daerah Pemilihan DKI Jakarta. 

“Menurut hemat saya, Jakarta membutuhkan cara kerja baru. Sinergi pusat dan daerah tidak boleh hanya bersifat seremonial, tetapi harus menjadi ruang kerja strategis yang rutin, terukur, dan berdampak langsung kepada warga,” ujar Fahira Idris.

Senator Jakarta ini menegaskan, era baru Jakarta membutuhkan komunikasi yang lebih kuat antara pusat dan daerah, terutama karena banyak persoalan Jakarta bersifat lintas kewenangan. Mulai dari fiskal, transportasi publik, pengendalian banjir, pengelolaan sampah, pendidikan, kesehatan, ekonomi warga, hingga transformasi Jakarta sebagai kota global.

Fahira Idris menyampaikan tujuh rekomendasi strategis untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam membangun Jakarta.

Pertama, menjadikan forum komunikasi pusat-daerah sebagai ruang tetap dan berkala. Fahira Idris menilai pertemuan seperti ini perlu ditindaklanjuti menjadi kanal komunikasi rutin antara Pemprov DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, DPR RI Dapil DKI Jakarta, DPD RI Dapil DKI Jakarta, dan Forkopimda.

“Jakarta membutuhkan orkestrasi kebijakan, bukan kerja sendiri-sendiri. Forum ini sebaiknya tidak berhenti pada silaturahmi, tetapi berlanjut menjadi ruang menyepakati isu prioritas, membagi peran, dan memastikan tindak lanjut,” ungkap Fahira Idris.

Kedua, memperkuat posisi fiskal Jakarta, termasuk isu Dana Bagi Hasil atau DBH. Fahira Idris menilai Jakarta memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian nasional, tetapi juga menanggung beban layanan publik yang sangat kompleks. Karena itu, skema fiskal Jakarta harus adil dan proporsional dengan fungsi strategisnya sebagai kota global dan pusat ekonomi nasional.

Ketiga, menempatkan transportasi publik sebagai agenda bersama.Menurut Fahira Idris, transportasi publik adalah fondasi Jakarta sebagai kota global. Isu Transjakarta, MRT, LRT, KRL, Mikrotrans, integrasi tarif, subsidi, serta konektivitas Jabodetabek harus dibahas lintas kewenangan.

Fahira Idris menekankan bahwa transportasi publik tidak boleh hanya dilihat sebagai biaya, tetapi sebagai investasi untuk mengurangi kemacetan, menekan polusi, meningkatkan produktivitas, dan membuka akses yang lebih adil bagi warga.

Keempat, mempercepat agenda Jakarta sebagai kota layak huni. Fahira Idris berpandangan, kota global bukan hanya kota dengan gedung tinggi, tetapi kota yang sehat, nyaman, dan aman untuk ditinggali. Karena itu, isu banjir, rob, sampah, polusi udara, ruang hijau, air bersih, hunian, dan ruang publik harus menjadi agenda kolaboratif pusat-daerah.

“Jakarta harus terlebih dahulu dirasakan warganya sebagai kota yang layak, sehat, dan nyaman. Warga harus merasakan langsung perubahan dalam mobilitas, lingkungan, layanan dasar, dan ruang hidup sehari-hari,” ujar Fahira Idris.

Kelima, menjadikan pendidikan dan talenta sebagai fondasi era baru Jakarta . Fahira Idris menegaskan, investasi terbesar Jakarta bukan hanya infrastruktur, tetapi kualitas manusia. Program KJP Plus, KJMU, Sekolah Swasta Gratis, Sekolah Rakyat, pendidikan vokasi, literasi digital, dan pengembangan talenta muda perlu dirangkai dalam satu ekosistem.

Menurutnya, Jakarta harus menyiapkan generasi yang mampu menghadapi ekonomi digital, kecerdasan artifisial, industri kreatif, teknologi hijau, kewirausahaan, dan perubahan dunia kerja.

Keenam, menaikkan kelas ekonomi warga, UMKM, dan pasar rakyat . Fahira Idris menilai pertumbuhan ekonomi Jakarta tidak boleh hanya bertumpu pada kawasan bisnis besar, tetapi juga harus dirasakan pelaku UMKM, pasar rakyat, koperasi, pelaku kuliner, ekonomi kreatif, dan anak muda pelaku usaha.

“Jakarta kota global harus membuat ekonomi rakyat naik kelas. Modernisasi pasar, digitalisasi UMKM, akses pembiayaan, promosi produk lokal, dan aktivasi ruang publik harus diperkuat agar warga menjadi bagian utama dari pertumbuhan,” jelas Fahira Idris.

Ketujuh, merawat identitas Jakarta sebagai kota global berbudaya. Fahira Idris menilai Jakarta harus modern tanpa kehilangan akar. Budaya Betawi, keragaman warga, Kota Tua, kampung budaya, kuliner, festival, museum, seni, dan ruang kreatif merupakan modal besar yang harus menjadi bagian dari strategi pembangunan.

“Kota global yang kuat selalu punya karakter. Modernitas membuat Jakarta maju, tetapi identitas membuat Jakarta dikenang,” kata Fahira Idris.

Fahira Idris menambahkan, DPD RI Dapil DKI Jakarta siap menjadi jembatan aspirasi warga dan penguatan kepentingan Jakarta di tingkat nasional. Dirinya mendorong agar forum ini menghasilkan tindak lanjut konkret berupa daftar isu prioritas, pemetaan kewenangan pusat-daerah, kebutuhan regulasi, kebutuhan anggaran, dan target penyelesaian.

Aktivis perempuan ini juga mengapresiasi terselenggaranya forum silaturahmi dan bincang strategis antara unsur Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, DPRD DKI Jakarta, Forkopimda, serta perwakilan legislatif pusat dari daerah pemilihan DKI Jakarta.

“Forum seperti ini sangat penting karena Jakarta sedang memasuki era baru setelah tidak lagi menjadi Ibu Kota Negara, tetapi tetap memegang peran strategis sebagai pusat ekonomi nasional, pusat budaya, pusat inovasi, dan etalase Indonesia di mata dunia,” pungkas Fahira Idris.