KABUPATEN BOGOR, CEKLISSATU -- Bupati Bogor, Rudy Susmanto didampingi Wakil Bupati Bogor, Ade Ruhandi (Jaro Ade) mengikuti Rapat koordinasi (Rakor) prioritas pembangunan Kabupaten Bogor yang terintegrasi bersama DPRD Provinsi Jawa Barat, berlangsung di Pendopo Bupati Bogor, Senin (12/05/2025).

Bupati Bogor, Rudy Susmanto menjelaskan bahwa pertemuan dengan DPRD Provinsi tersebut karena Pemkab Bogor sedang menyusun RKPD 2026, Pemprov Jabar juga sedang menyusun RKPD 2026.

"Maka kita berdiskusi bersama-sama terkait arah kebijakan Pemkab Bogor di tahun 2026. Yang tentunya selaras dengan kebijakan Pemerintah Pusat maupun Pemprov Jabar. Sehingga kita menyampaikan beberapa program-program prioritas yang tentunya kita akan sinergikan dan kolaborasikan bersama-sama," ungkap Rudy Susmanto kepada Ceklissatu.com, Senin (12/05/2025).

Baca Juga: Rudy Susmanto Apresiasi Bogor Run 2025, Harap Jadi Pendorong Ekonomi dan Pariwisata Kabupaten Bogor

Rudy Susmanto mengatakan, dalam waktu dekat Pemkab Bogor juga akan mengundang Anggota DPR RI yang berangkat dari Dapil Jabar V Kabupaten Bogor.

"Program prioritas di antaranya jalan khusus tambang, RSUD Parung, penanganan TPA Galuga, pendidikan ruang kelas yang rusak dengan kondisi berat maupun sedang, lalu pembangunan ruang kelas baru, kebutuhan infrastruktur di bidang pendidikan maupun kesehatan," jelas Rudy Susmanto.

Saat ditanya terkait progres jalan tambang, Rudy Susmanto menyebutkan, berharap bisa berkolaborasi dengan Pemprov Jabar maupun pemerintah pusat, tapi tentunya Pemkab Bogor tidak boleh menunggu. Kabupaten Bogor harus menyiapkan tahapan-tahapan.

Baca Juga: Komitmen Bersama Tindak Premanisme, Rudy Susmanto: Kita Ingin Iklim Investasi di Kabupaten Bogor Kondusif

"Maka kemarin kami sudah rapat, berbagi tugas, kita mengeluarkan surat tugas melalui surat keputusan Bupati Bogor kita membentuk tim untuk melakukan tahapan-tahapan terkait pengadaan lahan, baik untuk jalan khusus tambang, lalu jalan wilayah barat (Rancabungur-Leuwiliang) yang diketuai oleh Wakil Bupati," beber Rudy Susmanto.

Rudy Susmanto juga meminta kepada Pemprov Jabar melalui DPRD Provinsi Jabar karena tambang kewenangannya ada di Provinsi, dan di pusat kota minta difasilitasi untuk duduk bersama dengan para pengusaha tambang serra transporter. 

"Supaya kita juga kembali paparan kepada pihak swasta bahwa ini loh kebutuhan lahan, kira-kira ada tidak yang mau turut serta untuk kita membangun bersama-sama. Nanti sisanya diselesaikan oleh Pemkab Bogor," tegas Rudy Susmanto.

Baca Juga: Paripurna LKPJ 2024, Bupati Bogor Rudy Susmanto Tegaskan Segera Tindak Lanjuti Usulan dan Rekomendasi DPRD

Sementara itu, untuk pendidikan khususnya SMA Pemkab Bogor sudah menetapkan beberapa lokasi SMA. Salah satunya di wilayah Bogor Timur dan pembangunan infrastruktur dilakukan oleh Pemprov Jabar.

"Pemkab Bogor menyiapkan lahannya, pembangunannya Pemprov Jabar, ini untuk SMA ya," tutur Rudy Susmanto.

Selain itu lanjut Rudy Susmanto, terkait Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah Galuga, Pemkab Bogor sudah mendapatkan sanksi administratif dari Kementerian Lingkungan Hidup (KLH).

Baca Juga: Pemkab Bogor Tertibkan Parkir Liar di Wilayah Pasar Cibinong dan Citeureup, Penataan Kawasan Lalu Lintas

"Tahapan-tahapan yang kita lakukan adalah kita hari ini sedang mempersiapkan alat berat. Kemudian kita akan melakukan sanitary landvile. Tentunya kita kontrak (MoU) dengan Pemkot Bogor juga akan berakhir, kita akan diskusikan bersama. Kita ingin adanya kolaborasi, mudah-mudahan Pemprov Jabar juga membantu kami," tegas Rudy Susmanto.

Terkait kondisi TPA Galuga saat ini? Rudy Susmanto menegaskan bahwa Pemkab Bogor akan coba menata ulang dari tumpukan-tumpukan sampah yang ada dan bukan hanya ditumpuk.

"Jadi tumpukan ini kita ulang kembali beberapa meter ditumpuk tanah, sehingga berbentuk terasering seperti di Bantar Gebang," pungkas Rudy Susmanto.