JAKARTA, CEKLISSATU – Kementerian PUPR sudah memulai pembangunan prasarana dasar di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan menggunakan dana APBN.

Hal ini guna mengundang para investor untuk masuk dan berpartisipasi dalam pembangunan IKN Nusantara.

Diketahui dalam mega proyek ini pemerintah hanya menggunakan 20 persen APBN. Sementara investor diminta masuk pada kuartal kedua 2023 mendatang.
 
Kementerian PUPR kini sedang menyiapkan pengembangan Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) wilayah 1B dan 1C. Nantinya, wilayah tersebut bakal berfokus pada perkantoran.

Baca Juga : Pembangunan IKN Gunakan APBN 20 Persen

Anggaran untuk IKN hanya sekitar 20-30 persen yang dibiayai APBN. Sedangkan sisanya harus didanai investasi atau skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
 
"Lainnya oleh investasi, yang 20-30 inilah yang kita kerjakan sejak Agustus kemarin, jalan-jalan beraktivitas, jembatannya, air minumnya sampai sampahnya, sanitasinya, kantor-kantor pemerintahan, kantor presiden semua kita sudah mulai. Semoga investor masuk mulai 2023," ucap Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Basuki Hadimuljono, usai membuka Festival Dayung Ciliwung 2022, di kawasan Sungai Ciliwung, Minggu 4 Desember 2022.
 
Untuk itu, ia berharap investor mulai masuk pada kuartal kedua 2023. Basuki sendiri mengklaim jika saat ini banyak investor yang sudah mengirimkan letter of intent untuk pembangunan IKN.

Investor Malaysia berminat untuk melakukan investasi dalam pembangunan di IKN. Sektor-sektor yang diminati seperti perumahan, rumah sakit, pendidikan, startup, energi, dan sebagainya.
 
Negara-negara lainnya yang tertarik untuk berpartisipasi dalam pembangunan IKN, antara lain Jepang, Spanyol, Finlandia, Brunei Darussalam, dan Korea Selatan.
”Terbaru, sebanyak 21 negara Uni Eropa seperti Italia, Polandia, Belgia sampai dengan Swedia turut menyatakan minatnya untuk berinvestasi di IKN,” ungkap Basuki.